Percepatan Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas Penanganan Banjir di Padang Pariaman

Percepatan pemulihan akses dan infrastruktur vital jadi fokus utama Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman.

Redaksi

Pemda Berpacu dengan Waktu

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Pemkab terus bergerak menangani kebutuhan dasar masyarakat, terutama pengungsi dan warga yang terisolasi.

“Kami bekerja non-stop bersama TNI, Polri, dan BPBD untuk membuka akses, mengevakuasi warga, serta mendistribusikan logistik,” terang Bupati.

Data Dampak Bencana 22–28 November 2025

Pemerintah Daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat bencana selama 14 hari, 23 November–6 Desember 2025.

Wilayah terdampak
• 17 kecamatan, 88 nagari

Dampak pada warga
• 3.963 rumah terendam/terdampak (±14.400 jiwa)
• 2.968 jiwa mengungsi
• 7 meninggal dunia, 2 hilang
• 20 jenazah hanyut dari daerah lain ditemukan di Batang Anai

Baca Juga  Tradisi Malacuik Marapulai Masuk Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Rumah rusak
• 57 rusak berat
• 34 hanyut

Total kerugian sementara
± Rp 284,1 miliar

Kerusakan Infrastruktur
• 16 ruas jalan rusak
• 19 jembatan rusak (termasuk Koto Buruak & Batang Sariak)
• Sarana pendidikan: 6 unit terdampak (4 rusak, 2 terimbas longsor)
• Fasilitas ibadah: 9 unit terdampak (6 terendam, 1 hanyut, 2 rusak)
• Sawah terendam: 341 ha
• Ladang/kebun terendam: 106,25 ha
• Irigasi rusak: 24 unit

Pemerintah pusat meminta seluruh proses pemulihan dilakukan terukur dan dipercepat, dengan mengutamakan penyelamatan warga dan pembukaan akses utama. Pendataan final kini dikebut sebagai dasar intervensi lanjutan agar pembangunan kembali dapat segera dimulai.