EDITORIAL | KLIKGENZ.COM – Di hampir setiap periode anggaran, pemandangan yang sama terus berulang. Para kepala daerah datang silih berganti ke Jakarta, membawa setumpuk proposal pembangunan. Tujuannya jelas: mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah dapat berjalan.
Namun realitasnya tidak selalu seindah harapan. Banyak proposal yang akhirnya tidak mendapat persetujuan. Sebagian ditolak, sebagian lagi tidak masuk dalam prioritas program nasional. Ketika hal itu terjadi, alasan yang kerap muncul di daerah pun kembali sama: keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal persoalannya sering kali bukan sekadar soal anggaran.
Masalah utama justru terletak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tidak sedikit proposal yang diajukan pemerintah daerah ternyata tidak selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Padahal arah pembangunan negara telah dirancang secara sistematis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia melalui berbagai dokumen perencanaan strategis.
Ketika daerah mengajukan program yang tidak berkaitan dengan prioritas nasional—seperti penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur strategis, atau pengentasan kemiskinan—maka peluang mendapatkan dukungan APBN menjadi sangat kecil.
Persoalan berikutnya adalah kesiapan teknis proyek. Banyak usulan pembangunan yang masih sebatas gagasan di atas kertas. Studi kelayakan belum tersedia, desain teknis belum lengkap, bahkan status lahan proyek masih bermasalah. Dalam kondisi seperti ini, kementerian teknis tentu sulit memberikan dukungan.
Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat umumnya hanya akan mendanai proyek yang benar-benar siap dilaksanakan. Artinya, proyek tersebut sudah memiliki dokumen teknis yang jelas dan tidak menyisakan persoalan administratif yang berpotensi menghambat pelaksanaan.
Selain itu, pola pikir sebagian pemerintah daerah juga masih terlalu pasif. Banyak daerah hanya mengandalkan dana transfer rutin dari pemerintah pusat. Padahal peluang program pembangunan sebenarnya terbuka luas jika pemerintah daerah aktif menjalin komunikasi dan mencari peluang di berbagai kementerian.
Program pengembangan destinasi wisata, misalnya, dapat diakses melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dijajaki melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Daerah yang proaktif “menjemput bola” biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan program pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga tidak hanya melihat proposal semata. Rekam jejak pengelolaan anggaran daerah menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Kinerja keuangan yang buruk, laporan yang tidak transparan, atau proyek sebelumnya yang gagal dijalankan akan menjadi catatan serius bagi pemerintah pusat.
Lembaga seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentu lebih percaya menyalurkan dana tambahan kepada daerah yang memiliki reputasi pengelolaan anggaran yang baik dan akuntabel. Bahkan, pemerintah pusat menyediakan berbagai skema insentif bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja fiskal yang sehat.
Karena itu, upaya mendapatkan dukungan dana pusat tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah daerah harus membangun fondasi yang kuat: perencanaan yang selaras dengan agenda nasional, kesiapan teknis proyek yang matang, komunikasi yang intens dengan kementerian, serta tata kelola keuangan yang transparan dan profesional.
Jika strategi ini dijalankan dengan serius, maka pembangunan daerah tidak lagi harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD. Dukungan APBN dapat menjadi pengungkit besar bagi percepatan pembangunan daerah.
Dengan kata lain, sudah saatnya kita mengakhiri alasan klasik tentang keterbatasan anggaran. Tantangan sebenarnya bukan hanya soal dana, melainkan kemampuan daerah merancang pembangunan yang cerdas, terencana, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. [*]
Sumber: Analisis kebijakan pembangunan daerah berdasarkan program pemerintah pusat dan kementerian terkait di Indonesia.
