Fenomena ini menunjukkan pentingnya literasi publik tentang kebijakan anggaran. Kita perlu membangun pemahaman bersama bahwa efisiensi bukan berarti anti-program, melainkan penataan ulang prioritas. Masyarakat yang paham akan hal ini diharapkan tidak mudah tersulut narasi negatif.
Lebih dari itu, kita harus berhenti menjadikan isu-isu teknokratis sebagai alat untuk menjatuhkan atau membully pemimpin daerah. Budaya perundungan politik hanya akan merusak iklim demokrasi lokal dan memperburuk relasi sosial antara pemimpin dan rakyatnya.
Di era digital seperti sekarang, kita tidak kekurangan informasi yang kita butuhkan adalah penjernih. Kita butuh lebih banyak tokoh yang memberi solusi, bukan mereka yang menyebar provokasi. Sebab, bagaimana masyarakat bersikap hari ini akan membentuk arah kepemimpinan daerah di masa depan.
Mari jaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan konstruktif demi masa depan daerah yang lebih kuat dan berdaulat secara sosial-politik.(*)
