Jakarta, KlikGenZ — Pemerintah dinilai masih bersikap tebang pilih dalam menangani organisasi masyarakat (ormas) yang kerap menimbulkan keresahan publik. Kritik datang dari berbagai pihak yang menilai aparat seharusnya bersikap tegas, seperti saat menangani Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan UU Ormas untuk mengevaluasi ormas-ormas yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ia meminta pemerintah tidak ragu bertindak tegas, termasuk membubarkan ormas bila diperlukan.
“Kalau perlu diberi sanksi pembubaran. Kita pernah membubarkan HTI dan FPI karena tidak memperkuat persatuan Indonesia,” ujar politisi PDIP itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4).
Isu premanisme ormas kembali mencuat setelah insiden yang melibatkan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Depok, Jawa Barat. Ormas tersebut diduga menyerang aparat dan membakar mobil polisi saat penangkapan salah satu petingginya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pun menyerukan “zero premanisme” di wilayahnya.
Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mempertanyakan sikap ambigu pemerintah yang justru terlihat merangkul ormas bermasalah. Ia menyayangkan tidak adanya pernyataan tegas dari Kemendagri maupun Polri.
“Yang membingungkan, Kemendagri selaku pembina ormas tidak pernah bersuara, begitu pula Polri. Bahkan, elemen pemerintah yang tegas seperti Dedi Mulyadi malah ditantang,” ujar Adrianus.
Adrianus menilai tidak semua elemen pemerintah satu suara dalam menilai peran ormas. “Ada kalangan yang masih menganggap ormas berguna,” tambahnya.
Sementara itu, sosiolog kriminalitas dari UGM, Soeprapto, menyebut aksi premanisme ormas bukan hal baru dan kerap terjadi di lokasi-lokasi strategis seperti tempat wisata, industri, hingga kawasan prostitusi.
“Tujuannya bisa saja baik, tetapi cara mereka sering kali menimbulkan keresahan masyarakat,” ujarnya.
Soeprapto menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap ormas, namun meminta rencana pembubaran dilakukan secara hati-hati.
“Evaluasi itu penting, tapi pembubaran perlu kajian mendalam. Bisa jadi setelah pembinaan, ormas itu berubah menjadi lebih baik,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kemendagri belum memberikan pernyataan terkait desakan evaluasi dan pembubaran ormas. Upaya konfirmasi kepada Wamendagri Bima Arya juga belum mendapat tanggapan. (CNN INDONESIA)