Jakarta, KlikGenZ – Kemenkeu
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. Langkah ini diambil agar Kementerian/Lembaga (K/L) dapat kembali melakukan belanja demi mendukung program-program prioritas nasional.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pada 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah selesai. Dengan demikian, diminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, dan pembukaan blokir agar belanja K/L bisa lebih tajam dan sesuai dengan prioritas pemerintah,” ujar Wamenkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4).
Wamenkeu menjelaskan, efisiensi belanja dilakukan terhadap 99 K/L dengan total Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun. Dari hasil penajaman tersebut, anggaran sebesar Rp86,6 triliun telah dibuka blokirnya hingga 25 April 2025.
Dari total tersebut, Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Efek dari pembukaan blokir ini mulai terlihat dalam percepatan realisasi belanja. Tercatat realisasi belanja K/L mencapai Rp24,4 triliun pada Januari, meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025.
“Ini menunjukkan adanya akselerasi belanja. Sekitar 16,9 persen dari total belanja dalam APBN telah terealisasi. Ini sejalan dengan pendapatan negara dan akan terus kita pantau agar K/L dapat terus memberikan dukungan maksimal pada pembangunan nasional,” tutup Suahasil. (*)