JAKARTA, KLIKGENZ – Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Saleh, mengkritisi pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) oleh bank-bank milik negara (Himbara). Ia menyebut skema ini berisiko menimbulkan distorsi dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional serta kemandirian desa.
“Dana Desa akan dipotong langsung oleh pemerintah pusat dan dialihkan untuk membayar cicilan kredit KMP kepada bank Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN),” ujarnya dalam pernyataan kepada Bloomberg Technoz, Kamis (26/6/2025).
Menurut laporan Celios berjudul Ko Peras Desa Merah Putih yang dipublikasikan pada Juni 2025, rata-rata setiap desa mengalami potensi kebocoran anggaran hingga Rp60 juta per tahun. Selain itu, sekitar 12,8 persen Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan selama satu dekade dinilai berisiko bocor.
“Lebih parah, cicilan utang ini tidak dibayar dari keuntungan koperasi, tapi justru dari pemotongan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk program ketahanan pangan,” tegas Saleh.
Ia memperingatkan, selama masa pelunasan utang, kapasitas fiskal desa akan melemah karena sebagian besar Dana Desa dialihkan untuk membayar cicilan.
“Ini akan menciptakan trade-off anggaran antara program prioritas seperti BLT, operasional pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar,” jelasnya.