“Pemilu memang masih empat tahun lagi, tapi membangun ekosistem pengawasan partisipatif harus dimulai dari sekarang. Ini bukan hanya tentang hari pencoblosan, tapi tentang mengawal seluruh proses demokrasi,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar turut mendukung inisiatif ini. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Zakri, menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang strategis.
“Kita sedang menanam investasi jangka panjang untuk kualitas demokrasi yang lebih sehat. Edukasi yang tepat bisa menjadi benteng melawan hoaks dan pelanggaran sejak dini,” kata Zakri.
Sebagai bentuk apresiasi, Bawaslu RI juga memberikan perhatian khusus terhadap program ini. Perwakilan Bawaslu RI, Khomaruddin, menegaskan bahwa Sumbar merupakan salah satu dari dua provinsi di Sumatera yang dipercaya menyelenggarakan program pendidikan pengawasan partisipatif tingkat nasional tahun ini.(*)
