Sumbar  

Wali Nagari Panampuang Ikuti Pelatihan Jurnalistik dan Tata Kelola JAGA DESA di Padang

Dorong Transparansi dan Kapasitas Pemerintahan Nagari, Wali Nagari Panampuang Ikuti Pelatihan Jurnalistik dan Tata Kelola

Redaksi
Wali Nagari Panampuang, Etriwarmon menerima kartu tanda kontributor informasi publik nagari dari Pemred Padang Ekspres, Rommi Delfiano.(Dok .Two Efly/Padek)

PADANG | KlikGenZ — Upaya meningkatkan transparansi informasi dan tata kelola pemerintahan nagari terus diperkuat. Salah satunya melalui keikutsertaan Wali Nagari Panampuang, Etriwarmon, S.Pd, dalam Pelatihan Jurnalistik dan Pemerintahan yang digelar Forum Walinagari Nasional (Forwana) Sumatera Barat bekerja sama dengan Harian Padang Ekspres (Padek).

Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, 16–18 Juli 2025 di Kota Padang, dan diikuti 30 kepala desa dan wali nagari se-Sumatera Barat sebagai bagian dari angkatan ke-VI.

Tak hanya membekali peserta dengan keterampilan jurnalistik untuk publikasi informasi pembangunan, kegiatan ini juga memperkenalkan materi strategis dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait program JAGA DESA sebuah inovasi nasional untuk pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa.

Baca Juga  Bawaslu Sumbar Matangkan Persiapan Jelang P2P Nasional 2025

Jurnalistik Jadi Instrumen Pengawasan dan Publikasi Nagari

Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Dr. Eka, yang hadir sebagai pemateri utama, menekankan pentingnya peran media dalam menunjang keterbukaan informasi di tingkat pemerintahan terendah.

“Media bukan sekadar alat publikasi, tapi juga instrumen dokumentasi pertanggungjawaban yang sah dari pemerintahan nagari kepada publik,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya dokumentasi yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, agar seluruh proses pembangunan desa terekam dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tak hanya itu, Eka juga menyoroti peluang pengembangan ekonomi lokal melalui Kelompok Masyarakat Produktif (KMP) sebagai penghasil Pendapatan Asli Nagari (PAN). Ia mendorong wali nagari untuk mendorong pembentukan KMP agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari level akar rumput.