Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda, organisasi keagamaan, BEM universitas, hingga perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024. Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan pandangan kritis, kekhawatiran, serta masukan terkait tantangan teknis maupun substansi atas pemisahan pemilu.
Beragam isu mengemuka, mulai dari kesiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan, potensi tumpang tindih kerja pengawasan, hingga urgensi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal.
“Bawaslu Sumbar Mendengar” menjadi bagian dari strategi jangka panjang lembaga untuk membangun budaya pengawasan yang kolaboratif. Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan publik, sebagai modal utama untuk memastikan demokrasi tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan.
Dengan semangat partisipasi dan keterbukaan, Bawaslu Sumbar menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi tentang membangun kepercayaan publik terhadap proses yang jujur, adil, dan bermartabat. (*)
