Sementara itu, Kepala Sub Unit Perencanaan dan Pengadaan BMN BPKAD Pesisir Selatan, Rosza Lestari, mengapresiasi langkah Bawaslu dalam membangun sistem pengelolaan aset yang akuntabel. Ia menyebut pendekatan Bawaslu sejalan dengan praktik pengelolaan aset oleh Pemerintah Daerah.
“Apa yang dilakukan Bawaslu sangat mirip dengan OPD di lingkungan Pemda. Perbedaannya, kami biasanya melibatkan pakta integritas, dan rutin melakukan update data melalui sistem,” ungkap Rosza.
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Pesisir Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan di bidang pengawasan Pemilu. (*)
