Media yang kehilangan integritas akan mengalami penurunan reputasi di mata publik, yang pada akhirnya mengurangi perannya sebagai pilar demokrasi dan pengawal pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, media yang tidak objektif dan tidak berimbang dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, memperumit komunikasi publik, dan menghambat terciptanya sinergi yang diperlukan untuk kemajuan daerah.
Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya kepercayaan pemerintah terhadap media sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Jika media sering kali menyajikan informasi yang tidak akurat atau cenderung destruktif, pemerintah akan lebih berhati-hati, bahkan bisa saja menutup akses atau membatasi informasi kepada media tersebut. Kondisi ini berisiko menciptakan jarak antara pemerintah dan media, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi yang transparan dan dapat dipercaya.
Untuk itu, sangat penting bagi seluruh pelaku media untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam setiap proses pemberitaan dan penyampaian informasi. Kritik dan masukan harus disampaikan berdasarkan fakta yang valid, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan tujuan konstruktif demi kemajuan bersama.
Media yang sehat dan bertanggung jawab tidak hanya berperan sebagai edukator dan penyambung aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai pilar pembangunan yang mampu mempersatukan dan menginspirasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Dengan peran aktif yang demikian, media dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Media yang profesional dan beretika akan membantu memastikan bahwa informasi yang beredar benar-benar bermanfaat, mendorong dialog yang sehat, dan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.(*)