HeadlineJakartaNasionalNewsPolitik

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Redaksi
×

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Sebarkan artikel ini

Bahas 397 DIM, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, pengawasan independen, hingga perlindungan pihak ketiga.

Pimpinan Komisi III DPR RI bersama perwakilan fraksi dan pemerintah menunjukkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset setelah menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

JAKARTA, KLIKGENZ.COM — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lebih dekat menuju pengesahan. Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk membawa regulasi tersebut ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi dan pemerintah menyatakan setuju setelah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja), pandangan mini fraksi, serta pendapat pemerintah.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam forum tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset dapat dibawa ke tahap pengambilan keputusan berikutnya.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco.

Persetujuan seluruh fraksi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses legislasi. Namun, RUU ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan negara mengambil alih aset hasil tindak pidana. Aspek pengawasan, perlindungan hak masyarakat, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan juga menjadi perhatian dalam pembahasannya.

397 DIM Dibahas, Sejumlah Ketentuan Mengalami Penyempurnaan

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM merupakan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM menjadi substansi baru.

Pembahasan juga melibatkan penyerapan saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkaya materi regulasi agar mampu mendukung efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Baca Juga  Cek Fakta: Isu Presiden Prabowo Audit Seluruh Kepala Desa Imbas Demo PMK 81, Hoaks atau Fakta?

Habiburokhman menjelaskan, terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja.

Di antaranya penegasan prinsip dan asas perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

RUU tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Termasuk di dalamnya aset yang berkaitan dengan penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Selain itu, mekanisme perampasan aset ditegaskan tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Perhatian

Salah satu materi penting dalam RUU ini adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tersebut mencakup tahapan penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Meski membuka ruang bagi negara untuk merampas aset dalam kondisi tertentu tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pidana terhadap pelaku, mekanisme ini tetap harus berjalan melalui prosedur hukum dan pengawasan pengadilan.

Panja juga menekankan perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Jaminan tersebut diwujudkan melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana tidak boleh mengabaikan hak warga negara yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Aset Hasil Kejahatan Didorong Kembali untuk Kepentingan Masyarakat

Tidak hanya berorientasi pada perampasan, RUU ini juga mengatur optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga  MPR Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Ajukan Dua Nama Cawapres, Pelantikan Dijadwalkan 9 Desember 2026

Pengelolaan aset nantinya dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan secara profesional serta akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Panja juga memasukkan pengaturan mengenai badan independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

Pengawasan tersebut menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga didorong untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Pemerintah Beri Persetujuan, RUU Menunggu Keputusan Paripurna

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah turut menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, menjadi instrumen penting dalam mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Setelah seluruh pihak menyatakan persetujuan, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai penanda selesainya Pembicaraan Tingkat I.

Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk memasuki Pembicaraan Tingkat II dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pengesahan RUU tersebut kini memasuki tahapan penting. Keputusan akhir DPR dalam rapat paripurna akan menentukan apakah regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil kejahatan itu dapat disahkan menjadi undang-undang.

Publik kini menantikan bagaimana regulasi tersebut mampu menghadirkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat yang dilindungi hukum. [*]