Semua Orang Mungkin Nggak Jago Ngomongin Politik, Tapi Semua Orang Bisa Ngomongin Masalah

Oleh: Bilal Sukarno adalah Direktur Eksekutif dari Perkumpulan Warga Muda, ia merupakan Wisudawan Terbaik UPN Veteran Jakarta 2024 dengan Jurusan Ilmu Politik konsentrasi studi politik perkotaan dan sistem pemilu. Ia juga aktif menggeluti isu-isu pendidikan, sosial, kepemudaan.

Redaksi

Kita bisa cek dari berita, diskusi di media sosial, atau bahkan langsung baca sumber terpercaya di internet. Kalau ternyata ada kejanggalan—misalnya pembahasannya terlalu buru-buru, nggak transparan, atau minim partisipasi publik—itu udah jadi alarm bahaya. Karena seperti kata Mahatma Gandhi, “The means are the ends in the making.”.

A bad process does not necessarily lead to a good outcome, but a bad process will almost certainly lead to a bad result.”

Gandhi menekankan bahwa cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu itu sama pentingnya dengan tujuan akhirnya. Kalau sebuah kebijakan dibuat dengan cara yang tidak jujur, penuh manipulasi, atau melanggar prinsip demokrasi, maka meskipun tujuannya terdengar baik, hasil akhirnya tetap bisa berantakan. Transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar adil dan berdampak positif. Jadi, kalau prosesnya aja udah bermasalah, besar kemungkinan kebijakan yang dihasilkan juga nggak beres.

Kenapa Kita Harus Peduli Sama Proses?

Kita sering dikasih tahu kalau hasil itu yang paling penting. Tapi, kalau prosesnya aja udah nggak bener, gimana bisa kita percaya kalau hasilnya bakal baik? Transparansi dalam kebijakan itu kayak ujian yang harus bisa dikoreksi semua orang. Bayangin kalau ada guru yang tiba-tiba ngasih nilai tanpa nunjukin jawaban benernya, pasti bikin curiga, kan?

Sama halnya dengan kebijakan. Kalau tiba-tiba ada peraturan baru yang kita nggak ngerti asal-usulnya, tanpa diskusi, tanpa transparansi, ya wajar kalau kita bertanya. Bukan karena kita sok tahu, tapi karena kita yang bakal kena dampaknya. John Locke,  bilang kalau pemerintahan yang sah itu harus dapat persetujuan rakyat. Kalau kebijakan dibuat secara diam-diam tanpa transparansi, berarti udah menyalahi prinsip demokrasi. Jürgen Habermas juga bilang, ruang publik itu harus jadi tempat diskusi yang terbuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau komunikasi politiknya buruk, transparansi nol, dan rakyat nggak dikasih ruang buat bersuara, itu artinya demokrasi kita lagi dalam bahaya.

Banyak yang ngerasa politik itu sesuatu yang jauh dari kita. Padahal, yang kita butuhin bukan sekadar paham teori politik, tapi kesadaran kalau kebijakan itu berdampak langsung ke kehidupan kita. Kritik kebijakan nggak harus pakai bahasa akademik. Bisa lewat obrolan sederhana, diskusi di media sosial, atau sekadar nanya ke orang sekitar.

Yang penting, jangan apatis.

Exit mobile version