PADANG | KLIKGENZ.COM — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memberikan sejumlah masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026).
Dua Ranperda yang dibahas yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi menegaskan bahwa regulasi yang disusun harus memperhatikan kewenangan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah agar nantinya dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi.
Terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan perkembangan zaman.
Menurutnya, substansi Ranperda tersebut telah mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategis daerah, mulai dari pembangunan asrama sekolah, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, penguatan pendidikan vokasi, hingga sistem pendidikan adaptif kebencanaan.
Namun demikian, Mahyeldi meminta sejumlah poin pengaturan diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan nantinya.
Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya indikator sekolah yang membutuhkan dukungan asrama, pola kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri, hingga mekanisme penerimaan murid baru agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.
“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumatera Barat, terutama di wilayah pedesaan.
Meski demikian, menurutnya para petani masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, akses permodalan, persoalan irigasi, hingga fluktuasi harga hasil pertanian.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan terkait subsidi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta mekanisme asuransi pertanian dalam Ranperda tersebut.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan regulasi daerah guna memperkuat sektor pendidikan dan pertanian sebagai pilar pembangunan di Sumatera Barat. [*]
Sumber: adpsb
