EkonomiJakartaNasionalNews

BPK Mulai Audit Laporan Keuangan Danantara 2025, Seluruh BUMN dalam Struktur Ikut Diperiksa

×

BPK Mulai Audit Laporan Keuangan Danantara 2025, Seluruh BUMN dalam Struktur Ikut Diperiksa

Sebarkan artikel ini

BPK memulai pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025 dengan cakupan audit hingga perusahaan dan BUMN yang berada dalam struktur Danantara.

foto istimewa

JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025.

Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu agenda strategis BPK untuk menilai kewajaran laporan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam struktur BPI Danantara.

Dimulainya pemeriksaan ditandai dengan Grand Entry Meeting serta penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo kepada Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dan Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria.

“BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas,” ujar Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Sabtu (19/9/2026) malam.

Cakupan Pemeriksaan BPK terhadap Danantara

Pemeriksaan BPK tidak hanya mencakup BPI Danantara. Audit juga meliputi PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), serta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam struktur BPI Danantara.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Selain itu, pemeriksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Baca Juga  Prabowo Tinjau Huntara Danantara di Aceh Tamiang, Didampingi Gubernur Aceh

Dalam ketentuan Pasal 3K UU BUMN tersebut ditegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara dilakukan oleh BPK.

Sebelumnya, BPI Danantara telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK pada 20 Juli 2026.

BPK menjelaskan, periode sejak diterimanya laporan keuangan tersebut hingga diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan pada 14 Agustus 2026 merupakan bagian dari tahapan persiapan audit grup.

Dalam tahap persiapan tersebut, BPK melakukan pemutakhiran penilaian risiko, materialitas, serta strategi pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan agar audit dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

BPK Akan Berikan Opini atas Laporan Keuangan Danantara

Pemeriksaan BPK bertujuan memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025.

Dalam proses pemeriksaan, BPK akan menilai sejumlah aspek penting, antara lain kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Audit dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk-based audit.

Melalui pendekatan tersebut, auditor akan mengidentifikasi dan merespons berbagai risiko yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan, termasuk risiko kesalahan penyajian material, kecurangan (fraud), penyalahgunaan (abuse), ketidakpatuhan terhadap ketentuan, hingga kelemahan sistem pengendalian intern.

Baca Juga  John Kenedy Azis Dukung Program Tanam Jagung Polda Sumbar, 100 Hektar Lahan Disiapkan untuk Buka Lapangan Kerja

Slamet menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak yang menjadi bagian dari pemeriksaan agar auditor memperoleh akses terhadap data dan informasi yang diperlukan.

“Kami ingin menggarisbawahi bahwa dalam pemeriksaan berbasis risiko, auditor grup hanya dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan merespons risiko material apabila memperoleh akses yang memadai terhadap data, informasi, dan individu yang relevan,” jelasnya.

Menurut dia, dukungan dari BPI Danantara, jajaran BUMN, serta Kantor Akuntan Publik (KAP) komponen menjadi faktor penting untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan audit yang berkualitas.

BPK Minta Kerja Sama Seluruh Pihak

BPK juga mengharapkan adanya kerja sama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pihak selama proses pemeriksaan berlangsung.

Koordinasi tersebut diperlukan agar pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme.

Audit terhadap laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sekaligus memperkuat aspek tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam struktur Danantara.

Dengan cakupan pemeriksaan yang melibatkan BPI Danantara, perusahaan pengelola aset dan investasi, serta BUMN yang berada dalam strukturnya, hasil pemeriksaan BPK nantinya menjadi bagian penting dalam melihat kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam ekosistem Danantara.[*]