HeadlineNagariNewsPadang PariamanPeristiwaSumbar

DPRD Padang Pariaman Tetapkan 10 Ranperda Prioritas 2027, Pesantren dan Tradisi Lokal Jadi Fokus

Redaksi
×

DPRD Padang Pariaman Tetapkan 10 Ranperda Prioritas 2027, Pesantren dan Tradisi Lokal Jadi Fokus

Sebarkan artikel ini

Dua Ranperda inisiatif DPRD menyasar fasilitasi pondok pesantren dan perlindungan kearifan lokal, termasuk tradisi Basapa dan Maulid Nabi.

PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ.COM – Penguatan pendidikan keagamaan dan perlindungan tradisi Minangkabau menjadi bagian penting dalam arah kebijakan legislasi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2027.

Hal itu ditandai dengan kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (20/11/2026), yang dihadiri Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., bersama pimpinan dan anggota DPRD.

Dari 10 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, delapan merupakan usulan pemerintah daerah atau eksekutif, sedangkan dua lainnya merupakan inisiatif DPRD.

Dua Ranperda inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Ranperda tentang Perlindungan Kearifan Lokal.

Keduanya menjadi perhatian karena menyentuh dua aspek penting dalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman, yakni keberlanjutan pendidikan keagamaan dan pelestarian identitas budaya daerah.

Menguatkan Surau dan Masa Depan Pendidikan Santri

Ketua Propemperda Kabupaten Padang Pariaman, Arwinsyah, menjelaskan bahwa Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan surau-surau tua dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Menurutnya, Padang Pariaman memiliki sejarah panjang pendidikan keagamaan melalui surau, tempat para pakiah menimba ilmu agama dan membentuk karakter.

Namun, pendidikan yang ditempuh melalui jalur tersebut perlu mendapatkan penguatan agar para santri juga memiliki akses terhadap pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan yang diakui secara nasional.

“Artinya dulu ada pakiah-pakiah yang mengaji di surau. Kita ingin menyatukan visi dan misi karena sebelum ini mereka dididik secara keagamaan, tetapi secara nasional belum mengikutsertakan pendidikan secara formal,” ujar Arwinsyah.

Baca Juga  BMKG Ungkap Potensi Tsunami Danau Maninjau, Dipicu Gempa Segmen Kajai–Talamau

Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi landasan fasilitasi pendidikan bagi santri dan penuntut ilmu di surau maupun pondok pesantren.

Dengan demikian, lulusan pendidikan keagamaan tidak hanya memiliki bekal ilmu agama, tetapi juga kesempatan memperoleh pengakuan pendidikan formal atau kesetaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Arwinsyah menilai, penguatan tersebut penting agar generasi yang tumbuh dari lingkungan pendidikan surau memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

“Seumpama bisa menjadi wali nagari, bisa menjadi wali korong, bisa menjadi anggota DPRD, yang memang itu disarankan untuk pendidikan dan ijazah tersebut disesuaikan secara nasional melalui Dinas Pendidikan. Jadi harapan kita ini bisa kita ayomi secara keseluruhan di Kabupaten Padang Pariaman,” tambahnya.

Basapa dan Maulid Nabi Diusulkan Masuk Agenda Daerah

Selain pendidikan pesantren, DPRD juga mendorong perlindungan kearifan lokal melalui Ranperda tentang Perlindungan Kearifan Lokal.

Regulasi ini diarahkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tradisi masyarakat yang memiliki nilai sejarah, sosial, keagamaan, serta identitas budaya Padang Pariaman.

Arwinsyah mencontohkan tradisi Basapa dan peringatan Maulid Nabi yang memiliki karakteristik tersendiri di tengah masyarakat Padang Pariaman.

Tradisi Maulid, misalnya, dikenal dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu panjang dan melibatkan masyarakat secara luas.

Menurutnya, tradisi semacam ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari agenda budaya daerah yang memiliki landasan regulasi.

“Kearifan lokal itu kan ada beberapa, misalnya pergi Basapa, kemudian ada acara Maulid. Yang Maulid ini kalau kita di Kabupaten Padang Pariaman khas, panjang waktunya, panjang intensitasnya. Jadi ini kita buatkan menjadi agenda daerah, ada semacam aturan yang mengikat bahwasannya itu adalah tradisi lokal di Kabupaten Padang Pariaman,” jelasnya.

Baca Juga  Akses Air Bersih Pulih! PDAM Padang Pariaman Sigap Perbaiki Intake yang Rusak Diterjang Banjir

Melalui Ranperda tersebut, DPRD berharap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tetap terjaga dan memiliki ruang keberlanjutan di tengah perubahan zaman.

Delapan Ranperda Usulan Pemerintah Daerah

Selain dua Ranperda inisiatif DPRD, Propemperda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027 juga memuat delapan usulan pemerintah daerah yang mencakup sejumlah sektor strategis.

Ranperda tersebut meliputi:

  1. Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai.
  3. Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  4. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027–2045.
  5. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.
  6. Ranperda tentang Pembentukan Delapan Belas Nagari Definitif.
  7. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020–2040.
  8. Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Padang Pariaman Agro Sejahtera.

Kesepuluh Ranperda tersebut direncanakan dibahas dalam pembagian Masa Sidang I, II, dan III Tahun 2027.

Penetapan Propemperda ini menjadi tahapan awal dalam proses pembentukan regulasi daerah. Selanjutnya, setiap Ranperda perlu melalui pembahasan bersama, penyelarasan materi muatan, serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bagi Padang Pariaman, agenda legislasi 2027 ini tidak hanya berbicara tentang regulasi pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga menyangkut bagaimana daerah menjaga warisan pendidikan surau, melindungi tradisi masyarakat, serta menyiapkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan generasi mendatang. [*]