NewsPadang PariamanSumbar

DPRD Padang Pariaman Soroti Data Desil Bansos: Punya Motor Bukan Berarti Mampu!

Redaksi
×

DPRD Padang Pariaman Soroti Data Desil Bansos: Punya Motor Bukan Berarti Mampu!

Sebarkan artikel ini

Anggota Komisi IV DPRD Padang Pariaman Dewiwarman meminta Dinas Sosial melakukan verifikasi ulang data desil. Sejumlah warga mengeluhkan perubahan kategori yang berdampak pada terhentinya bantuan PKH dan BPNT.

Anggota Komisi IV DPRD Padang Pariaman Dewiwarman.

PADANG PARIAMAN, KLIKGENZ.COM – Persoalan ketepatan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pasalnya, sejumlah warga miskin diduga kehilangan hak menerima bantuan pemerintah akibat perubahan kategori desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Anggota DPRD Padang Pariaman Komisi IV dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewiwarman, S.H., M.H., meminta Dinas Sosial dan petugas pendataan di lapangan agar lebih cermat dan objektif dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Dewiwarman dalam rapat kerja Komisi IV DPRD bersama Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman di Gedung DPRD Padang Pariaman, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, masih ditemukan persoalan pendataan yang berpotensi merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya ketika kepemilikan sepeda motor dijadikan alasan untuk menaikkan kategori desil seseorang tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Jangan mentang-mentang warga pakai motor langsung diberi desil 6. Motor itu sekarang bukan barang mewah. Motor itu alat kerja, untuk ke sawah, untuk ojek, untuk antar anak sekolah. Kalau motornya saja motor butut kredit, masa langsung dianggap mampu?” tegas Dewiwarman.

Ia menilai, kepemilikan kendaraan tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Anggota DPRD Firman Arif Salurkan Bantuan ke Daerah Terdampak Banjir Padang Pariaman

Petugas pendataan, kata dia, harus melihat berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari kondisi rumah, jenis pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga hingga beban kebutuhan sehari-hari.

“Kalau rumahnya masih berdinding papan, lantainya tanah, penghasilannya tidak tetap, anaknya banyak, jangan hanya karena ada motor satu langsung naik desilnya. Itu tidak adil,” ujarnya.

Warga Miskin Mengadu, Bantuan PKH dan BPNT Terhenti

Dewiwarman mengungkapkan, dirinya menerima sejumlah laporan masyarakat di daerah pemilihannya terkait perubahan kategori desil yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial.

Ia menyebutkan, terdapat warga yang sebelumnya berada pada desil 1 dan 2, kemudian mengalami perubahan menjadi desil 5 dan 6. Perubahan tersebut berujung pada terhentinya bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lainnya.

“Akibatnya masyarakat yang benar-benar miskin jadi tidak dapat bantuan lagi. Mereka mengadu ke kami, menangis, karena mereka memang butuh bantuan itu untuk makan,” katanya.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar kesalahan administrasi. Ketidakakuratan data bisa berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga yang selama ini menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada bantuan pemerintah.

Minta Dinsos Turun Langsung ke Rumah Warga

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dewiwarman meminta Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi ulang data desil dengan melibatkan Wali Nagari, Wali Korong, serta pendamping sosial.

Baca Juga  Pemerintah Salurkan Bantuan Pascabencana Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ia juga mendorong adanya ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa kategori desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Kami minta Dinsos turun langsung, jangan hanya percaya data dari atas meja. Datang ke rumah warga, tanya tetangganya, lihat kehidupannya. Kalau memang masih miskin, kembalikan desilnya. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran karena salah data,” tegas politisi PPP tersebut.

Dinsos Siap Verifikasi Ulang Data

Menanggapi sorotan Komisi IV DPRD tersebut, pihak Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman menyatakan kesiapan untuk melakukan verifikasi ulang dan mengusulkan perbaikan data desil melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan Komisi IV DPRD Padang Pariaman untuk melakukan monitoring langsung ke lapangan sekaligus menampung pengaduan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil.

Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak memperoleh bantuan sosial hanya karena persoalan ketidakakuratan pendataan.

Sebab, di balik angka dan kategori desil, ada kehidupan keluarga yang harus diperhatikan. Jangan sampai mereka yang seharusnya dibantu justru tersingkir akibat kesalahan data. [*]