JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Pemerintah dan DPR memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Melalui aturan tersebut, harta kekayaan yang berasal dari aktivitas ilegal, termasuk milik bandar judi online (judol), dapat disita negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemberlakuan UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang merugikan masyarakat juga dapat menjadi objek penyitaan aset.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana, seperti penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan berkedok perjalanan umrah, hingga perjudian online, dapat ditelusuri dan disita sesuai ketentuan undang-undang.
“Misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.
Menurutnya, salah satu tujuan utama pembentukan regulasi tersebut adalah memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh para pelaku, melainkan dapat dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban.
Dengan demikian, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memulihkan kerugian masyarakat sekaligus memperkuat pemberantasan tindak pidana yang berdampak luas.
“Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,” ujarnya.
Aset Tetap Bisa Disita Meski Terdakwa Melarikan Diri
Dasco juga menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset memungkinkan aparat penegak hukum menelusuri dan menyita harta yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk ketika terdakwa melarikan diri.
Menurutnya, keberadaan pelaku yang tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan tidak serta-merta membuat aset hasil kejahatan tidak bisa ditindaklanjuti. Penyitaan tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penegasan mengenai pentingnya pendekatan pemberantasan kejahatan melalui penelusuran aset. Sebab, penindakan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga terhadap kekayaan yang diperoleh dari aktivitas melanggar hukum.
Rekening Dormant Terkait Judi Online Jadi Perhatian
Lebih lanjut, Dasco turut menyinggung kemungkinan penyitaan rekening tidak aktif atau dormant yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian online.
Ia kembali menegaskan bahwa harta kekayaan bandar judi online dapat menjadi sasaran penyitaan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para bandar yang selama ini menjalankan bisnis perjudian online dan menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.
“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” tuturnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan ekonomi digital. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, kebijakan ini juga diharapkan membuka peluang pemulihan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.[*]











