LIMA PULUH KOTA|KLIKGENZ.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 19 November 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah BPR LPN Labuh Gunung dinilai tidak mampu melakukan upaya penyehatan, terutama dalam menyelesaikan persoalan permodalan dan likuiditas yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha tersebut merupakan bagian dari langkah pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Pencabutan izin itu ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Roni mengungkapkan, permasalahan BPR LPN Labuh Gunung sebenarnya telah menjadi perhatian OJK sejak 2025. Pada 5 November 2025, OJK menetapkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12 persen.
“Pada 5 November 2025, OJK telah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen,” jelas Roni dalam keterangan resmi OJK.
Meski telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan, upaya penyehatan yang dilakukan pengurus dan pemegang saham tidak membuahkan hasil.
Situasi tersebut kemudian mendorong OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan setelah berbagai upaya perbaikan, khususnya terkait permodalan dan likuiditas, tidak berhasil memenuhi ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, penanganan bank tersebut beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tertanggal 10 November 2026, LPS menetapkan penanganan BPR LPN Labuh Gunung melalui proses likuidasi.
LPS kemudian mengajukan permintaan kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu, OJK akhirnya menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha pada 19 November 2026.
Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah sekaligus melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Roni mengimbau seluruh nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tidak panik dan tetap tenang menyikapi keputusan pencabutan izin usaha tersebut.
Ia menegaskan bahwa simpanan masyarakat yang ditempatkan di lembaga perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), mendapatkan perlindungan melalui program penjaminan LPS sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
“Nasabah diharapkan tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Roni.
Pencabutan izin usaha BPR LPN Labuh Gunung ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan keuangan lembaga perbankan, terutama dalam memenuhi kecukupan modal dan menjaga likuiditas agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terpelihara.[*]











