JAKARTA | KLIKGENZ.COM — Pada pengamanan arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow, tetapi juga memperkuat layanan digital untuk mempercepat respons petugas di lapangan.
Salah satu layanan yang dioptimalkan adalah layanan darurat 110, yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik untuk melaporkan berbagai kejadian darurat.
Kesiapan pengamanan tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian RI Dedi Prasetyo dalam konferensi pers terkait kesiapan arus mudik Lebaran 2026 yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3/2026).
“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, layanan tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian darurat dengan cepat tanpa prosedur yang berbelit.
Menurutnya, ketika laporan masuk, sistem akan langsung melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk segera bergerak ke lokasi.
“Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.
Melalui sistem tersebut, berbagai laporan seperti kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, hingga kendala teknis kendaraan dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan melalui command center di tingkat Polda maupun Polres.
161 Ribu Personel Disiagakan
Di sisi lain, Polri juga menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk menghadapi arus mudik tahun ini melalui Operasi Ketupat 2026.
Sebanyak 161 ribu personel gabungan dikerahkan untuk memastikan perjalanan masyarakat menuju kampung halaman berlangsung aman dan lancar.
“Polri menyiagakan sekitar 161.000 personel dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia,” kata Dedi.
Personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait dan akan ditempatkan di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas pemudik.
Fokus pengamanan meliputi jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, kawasan wisata, hingga tempat ibadah yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas menjelang dan setelah Lebaran.
Selain itu, Polri juga mendirikan 2.746 pos pengamanan di berbagai wilayah.
Pos tersebut terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu yang akan memberikan berbagai layanan kepada pemudik, mulai dari bantuan informasi, pengaturan lalu lintas, hingga penanganan keadaan darurat selama perjalanan.
Pemerintah Perkuat Koordinasi Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa pengelolaan mudik nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Pemerintah juga menyiapkan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala selama perjalanan mudik.
Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, penguatan layanan darurat 110, serta dukungan berbagai kementerian dan lembaga diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan mudik yang lebih responsif, aman, dan nyaman bagi para pemudik. [*]
