PADANG | KlikGenZ — Forum Wali Nagari mendesak Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat untuk mendorong pemerintah pusat memulihkan tagging (penandaan anggaran) Dana Desa pada tahun 2027.
Kebijakan ini dinilai krusial agar nagari di Sumatra Barat memiliki ruang fiskal yang jelas untuk fokus menangani pemulihan pascabencana cuaca ekstrim hidrometeorologi november tahun lalu.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan Forum Wali Nagari, Asrul Khairi, S.H., dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Nagari Siaga Bencana yang merupakan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Sumbar, Endarmi, pada Minggu hingga Senin di Padang.
Asrul memaparkan bahwa secara fiskal, daerah sangat kritis menghadapi dampak bencana. Pada bencana November 2025 lalu, kerugian di Sumatra Barat mencapai Rp35 triliun, sementara APBD provinsi hanya Rp6 triliun. Jika seluruh APBD dialihkan untuk bencana, pemulihan baru tuntas dalam 5 tahun dengan mengorbankan sektor lain.
Kondisi serupa terjadi di tingkat nagari. Di Sikucua, Kecamatan V Koto, kerugian mencapai Rp25 miliar, sejumlah infrastruktur lumpuh (jalan, jembatan, irigasi pertanian masyarakat, rumah warga terdampak bencana) namun akibat taging dari pemerintah pusat dana desa di tahun ini dari Rp.800 juta justru turun bebas ke angka Rp300 juta.
Di Kabupaten Padang Pariaman sendiri, 43 jembatan runtuh dengan estimasi kerugian Rp5 miliar per unit. Penanganan di Padang Pariaman beruntung terbantu oleh kuatnya jaringan lobi Bupati John Kenedy Azis ke pemerintah pusat.
”Penanggulangan bencana tidak cukup hanya sebatas rencana aksi atau imbauan.
Kami berharap Pemprov menjadikannya program konkret yang memiliki sumber dana, pengawasan, advokasi, serta pendampingan berkelanjutan,” tegas Asrul.
Ia juga mendukung penuh gagasan “Nagari Tangguh Bencana Dimulai dari Hutan yang Terjaga” agar diwujudkan menjadi program matang di tingkat provinsi.
Menurutnya, Wali Nagari adalah pihak pertama yang turun ke lapangan saat bencana terjadi—mulai dari mencari ekskavator hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar dan operasional operator di tengah keterbatasan.
Tanpa sistem dan program yang terukur, beban pemerintah nagari di masa depan akan semakin berat.











