PADANG|KLIKGENZ.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.383.258 atau sekitar Rp3,38 juta. Besaran upah tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp3.182.955.
Penetapan UMP Sumbar 2027 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kenaikan UMP merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, penetapan upah juga harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja tetap terjaga.
Menurut Mahyeldi, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya melihat kepentingan pekerja, tetapi juga perlu memperhatikan keberlangsungan perusahaan dan iklim investasi di Sumatera Barat.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha menjadi hal penting dalam menentukan kebijakan pengupahan.
Dengan adanya keseimbangan tersebut, pemerintah berharap perlindungan terhadap pekerja dapat ditingkatkan tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
UMP Sumbar 2027 Dibahas Bersama Dewan Pengupahan
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman menjelaskan, penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, hingga kalangan akademisi.
Dalam proses pembahasan, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang menjadi dasar perhitungan kenaikan upah minimum.
Beberapa indikator tersebut meliputi tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen secara kumulatif atau cumulative to cumulative (c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
Firdaus menjelaskan, seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.
UMSP Sumbar 2027 Ditetapkan Rp3,48 Juta
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258.
Besaran UMSP tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP Sumbar 2027 yang ditetapkan sebesar Rp3.383.258.
Rekomendasi upah sektoral tersebut berlaku untuk empat sektor usaha tertentu, yaitu:
-
Perkebunan kelapa sawit dengan KBLI 01262.
-
Industri minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dengan KBLI 10431.
-
Industri minyak goreng kelapa sawit dengan KBLI 10437.
-
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dengan KBLI 35151.
Firdaus menyebutkan, penerapan upah minimum sektoral mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing bidang usaha.
Pertimbangan tersebut mencakup tingkat keahlian pekerja, risiko pekerjaan, beban kerja, hingga kebutuhan spesialisasi tertentu yang diperlukan dalam sektor usaha bersangkutan.
Melalui penetapan UMP dan rekomendasi UMSP 2027 ini, Pemprov Sumbar berharap kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja semakin meningkat.
Di sisi lain, pemerintah juga menginginkan agar dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara berkelanjutan.[*]











