Pemkab Padang Pariaman Hentikan Penggunaan Rakit Pasca Jembatan Anduriang Roboh, Akses Darurat Segera Dibangun

Bupati minta keselamatan warga menjadi prioritas, akses sementara disiapkan usai normalisasi Sungai Batang Anai selesai.

PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ.COM – Pasca-robohnya Jembatan Anduriang akibat bencana hidrometeorologi dan banjir bandang, ribuan warga di kawasan terdampak terpaksa menggunakan rakit sederhana berbahan tong oli bekas untuk menyeberangi Sungai Batang Anai.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Sarana penyeberangan darurat yang digunakan warga saat ini belum memenuhi standar keamanan dan berisiko menimbulkan kecelakaan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan akan segera menyiapkan akses darurat bagi masyarakat setelah proses normalisasi sungai rampung dilaksanakan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati yang menekankan pentingnya keselamatan masyarakat dibandingkan mempertahankan akses penyeberangan yang berisiko tinggi.

Baca Juga  Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra Tembus 1.016 Jiwa

“Pada prinsipnya, Bapak Bupati meminta agar rakit ini tidak ada lagi. Karena secara keselamatan sangat berisiko, baik bagi petugas maupun masyarakat yang menggunakannya. Jangan sampai kembali terjadi insiden warga hanyut saat melintas,” tegas El Abdes.

Menurutnya, pemerintah memahami kebutuhan mobilitas warga yang tetap harus berjalan di tengah kondisi darurat. Namun, aspek keselamatan tidak dapat diabaikan sehingga solusi akses sementara harus segera diwujudkan.

Robohnya Jembatan Anduriang tidak hanya memutus konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah sektor produktif seperti pertanian dan perkebunan ikut terdampak karena terganggunya distribusi hasil dan akses menuju lahan.

Baca Juga  BNPB Catat Bencana Awal Januari 2026, Banjir Bandang Sitaro Tewaskan 11 Orang

Warga berharap percepatan penanganan infrastruktur dapat segera terealisasi agar aktivitas sosial dan ekonomi kembali berjalan normal.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait saat ini terus melakukan percepatan penanganan pascabencana, termasuk penyelesaian normalisasi serta kajian pembangunan akses penghubung yang aman bagi masyarakat. [*]