PADANG|KLIKGENZ.COM – Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Sumatera Barat mengusulkan dua tokoh nasional, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad, untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. KBPII Sumbar menilai kedua tokoh yang merupakan alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) itu memiliki pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta pemahaman ketatanegaraan yang memadai.
Ketua KBPII Sumbar, dr. Harma Zaldi, mengatakan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang telah memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik dan lembaga negara.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut dinilai mampu menjalankan peran strategis sebagai Wakil Presiden, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memelihara persatuan bangsa.
“Kami melihat Muzani dan Dasco sebagai dua figur yang telah teruji. Keduanya memahami konstitusi, berpengalaman panjang di lembaga negara, dan memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Inilah saatnya Presiden didampingi figur yang kuat, tenang, dan mampu bekerja untuk seluruh rakyat,” ujar Harma dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Saat ini, Ahmad Muzani menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra. Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Alumni PII Dinilai Memiliki Kapasitas Kepemimpinan
Harma menjelaskan, latar belakang Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai alumni PII menjadi salah satu pertimbangan KBPII Sumbar dalam menyampaikan usulan tersebut.
Menurutnya, proses kaderisasi di lingkungan Pelajar Islam Indonesia tidak hanya membentuk kemampuan berorganisasi, tetapi juga menanamkan wawasan kebangsaan, karakter kepemimpinan, serta komitmen keislaman.
Pengalaman organisasi yang dimiliki keduanya dinilai menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan menjaga hubungan antarlembaga negara.
Harma menegaskan, posisi Wakil Presiden memiliki tanggung jawab strategis dan bukan sekadar menjadi pendamping kepala negara.
“Wakil Presiden bukan sekadar pendamping. Ia harus mampu membangun koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas, membantu Presiden memastikan agenda pembangunan berjalan, dan menjadi pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Kanda Muzani dan Kanda Dasco memiliki modal itu,” katanya.
KBPII Sumbar Tegaskan Pengisian Jabatan Harus Sesuai Konstitusi
Meski mengajukan dua nama, KBPII Sumbar menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam proses demokrasi dan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan konstitusional Presiden maupun MPR.
Harma merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam ketentuan tersebut, MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Karena itu, KBPII Sumbar mengajak seluruh kader dan alumni PII di berbagai daerah agar menyikapi dinamika politik tersebut secara bijak, santun, serta tetap mengedepankan etika demokrasi.
Organisasi tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga suasana politik yang kondusif selama proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung.
“Keputusan akhir berada dalam mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden Prabowo untuk mengajukan calon kepada MPR. Apa pun keputusannya nanti, kami berharap proses berjalan sesuai aturan, mengutamakan kepentingan bangsa, dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Harma.
Usulan KBPII Sumbar tersebut menjadi salah satu aspirasi dari kalangan masyarakat sipil dalam menyikapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, keputusan mengenai dua nama calon tetap berada dalam kewenangan Presiden sesuai mekanisme yang diatur konstitusi.[*]











