JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Kasus penipuan digital atau scam semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Sepanjang 2026, total kerugian masyarakat akibat berbagai modus penipuan digital diperkirakan mencapai Rp104,3 triliun.
Besarnya kerugian tersebut terungkap dalam laporan tahunan bertajuk State of Scams in Indonesia 2026. Laporan ini melibatkan 1.160 responden dewasa di Indonesia yang disurvei pada 16 Maret hingga 13 April 2026.
Data penelitian tersebut disesuaikan agar dapat merepresentasikan penduduk dewasa Indonesia berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
Dalam laporan itu disebutkan, rata-rata kerugian yang dialami korban penipuan digital mencapai Rp4,89 juta. Sementara nilai median kerugian berada di angka Rp1,2 juta.
Asia Pacific Chapter Director of the Global Anti-Scam Alliance (GASA), Brian D. Henley, mengatakan nilai kerugian tersebut mungkin terlihat relatif kecil bagi sebagian orang. Namun, jumlah itu bisa menjadi dana penting yang sangat dibutuhkan oleh keluarga korban.
Menurut Henley, dampak penipuan digital tidak hanya berkaitan dengan kehilangan uang, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan korban.
Ia mengungkapkan, sekitar tiga perempat responden yang mengalami kerugian finansial melaporkan adanya dampak sedang hingga signifikan terhadap kesejahteraan mental mereka.
“Tiga perempat responden yang mengalami kerugian finansial melaporkan adanya dampak sedang atau signifikan terhadap kesejahteraan mental mereka. Oleh karena itu, saya ingin meminta Indonesia untuk memprioritaskan dukungan bagi korban dan penyintas guna mengatasi tekanan psikologis serta memulihkan kepercayaan diri, sejalan dengan upaya pemulihan finansial,” tutur Henley, Selasa (17/11/2026).
WhatsApp dan Facebook Jadi Kanal Utama Penipuan Digital
Laporan GASA juga mengungkapkan bahwa WhatsApp dan Facebook menjadi dua platform yang paling banyak digunakan dalam aktivitas penipuan digital di Indonesia.
WhatsApp tercatat menjadi sarana penipuan dengan persentase 73 persen, sedangkan Facebook mencapai 32 persen.
Modus yang paling banyak ditemui berkaitan dengan tawaran uang atau hadiah mendadak, aktivitas belanja, serta penipuan berkedok investasi.
Ancaman tersebut juga tidak hanya dialami satu kali oleh para korban. Sebanyak 24 persen responden mengaku mengalami penipuan sebanyak dua kali, 13 persen sebanyak tiga kali, 4 persen sebanyak empat kali, dan 6 persen mengalami lebih dari lima kali kejadian.
Secara keseluruhan, sekitar 70 persen orang dewasa di Indonesia dilaporkan pernah menghadapi penipuan digital sepanjang 2026. Angka ini meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat sebesar 66 persen.
Artinya, dari setiap 10 orang dewasa di Indonesia, sekitar tujuh orang pernah berhadapan dengan berbagai bentuk penipuan digital.
Tidak hanya itu, sebanyak 47 persen masyarakat Indonesia dilaporkan kehilangan uang akibat penipuan lebih dari satu kali. Rata-rata korban mengalami kehilangan uang sebanyak 1,9 kali.
Kesadaran Masyarakat terhadap Penipuan Masih Rendah
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih banyak korban yang terlambat menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran penipuan.
Dalam laporan tersebut, sebanyak 49 persen korban baru mengetahui telah ditipu setelah mendapatkan pemberitahuan dari pihak lain. Meski demikian, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan 2025 yang mencapai 62 persen.
Sebanyak 70 persen korban berupaya mencari tahu apakah mereka telah menjadi sasaran penipuan. Informasi paling banyak diperoleh melalui media dan pemberitaan, yakni 33 persen, serta keluarga dan teman sebesar 29 persen.
Sementara itu, 15 persen mendapatkan informasi dari platform daring dan situs web, 14 persen dari bank atau penyedia jasa pembayaran, serta 13 persen melalui perangkat lunak antipenipuan.
Sumber informasi lainnya berasal dari operator telekomunikasi sebesar 9 persen dan kepolisian sebesar 4 persen.
Di sisi lain, sebanyak 55 persen responden menyebut tidak merespons pesan atau komunikasi mencurigakan karena berasal dari kontak yang tidak dikenal. Sementara itu, 39 persen menyatakan tidak menanggapi karena telah memiliki pengetahuan mengenai modus penipuan.
Meski demikian, masih terdapat 35 persen responden yang mengaku pernah berinteraksi dengan pelaku penipuan. Bahkan, 10 persen di antaranya mengalami kehilangan uang maupun data pribadi.
Ironisnya, hanya 3 persen korban yang melaporkan kejadian penipuan tersebut kepada pihak berwenang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai keamanan digital dan mekanisme pelaporan masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengenali serta merespons ancaman penipuan lebih cepat.
Korban Diminta Segera Melapor setelah Terjadi Penipuan
Kepala Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, menyoroti pentingnya kecepatan pelaporan ketika masyarakat menjadi korban penipuan digital.
Menurutnya, keterlambatan melaporkan kejadian dapat membuat peluang penyelamatan dana semakin kecil karena pelaku biasanya bergerak cepat memindahkan uang hasil kejahatan.
Hudiyanto mengungkapkan, sekitar 80 persen korban yang melapor kepada Anti-Scam Centre baru menyampaikan laporan 12 jam setelah kejadian.
“80% dari korban itu lapor ke kami, ke Anti-Scam Centre, 12 jam setelah kejadian. So, Bapak-Ibu sekalian, penipuan setengah jam, satu jam uang sudah ke mana-mana. Ini 80%, 12 jam setelah kejadian baru lapor,” ujar Hudiyanto.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa korban perlu segera menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran, mengamankan akun, serta melaporkan kejadian kepada saluran resmi yang berwenang.
Rasa Percaya Diri Berlebihan Bisa Menjadi Jebakan
Tantangan lainnya adalah munculnya rasa percaya diri berlebihan di tengah masyarakat ketika menghadapi potensi penipuan digital.
Laporan tersebut mencatat sebanyak 58 persen responden merasa yakin mampu mengenali jika suatu aktivitas merupakan penipuan.
Namun, Brian D. Henley mengingatkan bahwa keyakinan tersebut justru dapat menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan.
Menurutnya, persoalan rasa percaya diri berlebihan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai negara.
“Salah satu hal yang menjadi tantangan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, adalah jebakan rasa percaya diri yang berlebihan. Sebagian besar dari kita yakin bahwa kita bisa mencegah penipuan,” ujar Henley.
Ia menilai masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan karena pelaku penipuan terus mengembangkan strategi untuk memperdaya calon korban.
Sindikat Scam Semakin Canggih, Kolaborasi Jadi Kunci Pencegahan
Hudiyanto menegaskan, perkembangan teknologi membuat modus penipuan digital semakin kompleks. Sindikat kejahatan kini memanfaatkan teknologi, jaringan lintas wilayah, serta berbagai saluran komunikasi digital yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi internasional untuk mempercepat pencegahan serta penanganan kasus penipuan.
“Scam sekarang semakin canggih, mengeksploitasi teknologi, jaringan luar wilayah, dan kanal komunikasi digital lainnya yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, penguatan sinergi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan menjadi prioritas utama,” kata Hudiyanto.
Dampak penipuan digital juga dinilai dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi digital nasional.
Executive Vice President Global Public Sector Mastercard, Ailish Campbell, mengatakan kerugian akibat penipuan bukan sekadar kehilangan uang, melainkan juga menyangkut tabungan keluarga, hasil kerja keras pelaku usaha, hingga modal yang digunakan untuk menjalankan bisnis.
Selain kerugian ekonomi, penipuan digital juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap platform digital dan masa depan ekonomi digital Indonesia.
“Kita harus bekerja sama untuk menciptakan kesempatan dan serangan balik,” ujar Campbell.
Sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat, Global Anti-Scam Alliance (GASA) merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya menghubungkan ekosistem antarpemangku kepentingan, memperkuat pembagian data dan informasi, memanfaatkan teknologi untuk pencegahan secara real-time, serta meningkatkan perlindungan publik.
Besarnya kerugian akibat penipuan digital sepanjang 2026 menjadi peringatan bahwa keamanan ruang digital membutuhkan keterlibatan semua pihak. Masyarakat tidak hanya dituntut lebih waspada, tetapi juga perlu mengetahui langkah cepat yang harus dilakukan ketika menghadapi atau menjadi korban penipuan.[*]











