KLIKGENZ.COM|JAKARTA – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut akan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Rapat kerja ini secara khusus akan membahas pengungkapan pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik aksi intersepsi atau penyadapan ilegal tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan agenda pertemuan dengan Kapolri itu telah dijadwalkan pada pekan depan. Menurutnya, DPR ingin memastikan seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat terungkap secara terang.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, rapat kerja tersebut baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena saat ini DPR masih berada dalam masa reses. Agenda persidangan DPR dijadwalkan kembali dimulai pada Selasa, 10 November 2026.
“Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI. Sejumlah pimpinan komisi juga dipastikan hadir untuk mendampingi jalannya pembahasan.
Mereka di antaranya Wakil Ketua Komisi III Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
“Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam,” ucapnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR akan terus mengawal proses penanganan kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Dia menekankan, siapa pun pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” pungkas politikus Partai Gerindra tersebut.
Bareskrim Tetapkan Empat Orang sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Slamet Uliandi menjadi orang terbaru yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, menjelaskan bahwa Slamet memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.
Menurut Suhermanto, pejabat yang bertugas sebagai Kepala Bagian Monitoring, yakni tersangka EH dan AS, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari SU apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.
Peran tersebut juga berkaitan dengan penghapusan data hasil penyadapan. Suhermanto mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta persetujuan kepada SU untuk menghapus sejumlah file hasil penyadapan.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ungkapnya.
Suhermanto menyebutkan, dari empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya sudah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, SU belum dapat menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.
Dalam perkara tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal (illegal access) dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Mereka turut dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Dengan dijadwalkannya rapat kerja bersama Kapolri, Komisi III DPR berharap penanganan perkara tersebut dapat berjalan transparan dan mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.[*]
