Breaking NewsEkonomiHeadlineNasionalNewsPadangSumbar

Jelang Nataru 2026, BI Ingatkan Potensi Kenaikan Harga Cabai, Bawang Merah dan Jengkol di Sumbar

×

Jelang Nataru 2026, BI Ingatkan Potensi Kenaikan Harga Cabai, Bawang Merah dan Jengkol di Sumbar

Sebarkan artikel ini

Bank Indonesia mengingatkan potensi kenaikan harga cabai merah, bawang merah, dan jengkol di Sumatera Barat menjelang Natal dan Tahun Baru 2027 akibat keterbatasan pasokan.

foto istimewa

PADANG|KLIKGENZ.COM – Sejumlah komoditas pangan di Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai kenaikan harga cabai merah, bawang merah, hingga jengkol akibat keterbatasan pasokan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Abdul Majid Ikram, mengatakan tekanan kenaikan harga pangan hingga minggu kedua November 2026 diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen.

Potensi kenaikan harga cabai merah terutama berasal dari keterbatasan pasokan di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Sementara itu, cabai rawit menjadi komoditas yang perlu diwaspadai di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Agam.

Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026).

Selain cabai dan bawang merah, jengkol juga masuk dalam daftar komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun.

Di sisi lain, harga daging ayam ras relatif stabil karena ketersediaan pasokan masih mencukupi. Panen cabai rawit lokal juga diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan mengendalikan harga di pasaran.

Meski demikian, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi kenaikan tarif angkutan udara menjelang Nataru. Peningkatan permintaan perjalanan pada periode libur akhir tahun berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya transportasi.

Mahyeldi Minta Distribusi Pangan Diperkuat

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan. Pemerintah juga harus memastikan distribusi berjalan efektif dan terkoordinasi, terutama dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan pasokan.

Menurut Mahyeldi, optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat distribusi pangan, memperpendek rantai pasok, sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah dapat menghubungkan daerah yang mengalami surplus produksi dengan wilayah yang kekurangan pasokan.

Baca Juga  Harga Cabai di Padang April 2026 Naik, Rawit Merah Tembus Rp51 Ribu

Dengan demikian, hasil produksi petani dapat terserap dengan harga jual yang layak, sementara masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Mahyeldi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen. Petani maupun peternak harus mendapatkan harga jual yang wajar tanpa menyebabkan masyarakat terbebani oleh lonjakan harga pangan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat perdagangan antardaerah ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan dan harga.

Mahyeldi mencontohkan distribusi bawang merah dari Solo ke Padang ketika harga komoditas tersebut mengalami penurunan di daerah asal. Selain itu, pengiriman telur ayam dalam jumlah besar juga dapat dilakukan untuk membantu penyerapan hasil produksi.

Produksi Cabai dan Jagung Jadi Perhatian

Selain memperkuat distribusi, Pemprov Sumbar juga mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas strategis untuk menjaga ketersediaan pangan.

Mahyeldi menyebutkan, ketersediaan cabai di Sumatera Barat saat ini dilaporkan mengalami surplus. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan melalui penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas petani.

Optimalisasi fasilitas greenhouse yang telah tersedia di sejumlah kabupaten dan kota juga perlu dilakukan agar produksi cabai lebih terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu, untuk komoditas jagung, pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan produksi melalui penyediaan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi petani.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi risiko ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Pemda Diminta Pantau Harga dan Stok Pangan

Mahyeldi juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan harga, ketersediaan stok, data produksi, hingga perkiraan waktu panen.

Menurutnya, informasi tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.

Kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga menjadi perhatian khusus.

Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar. Termasuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berpengaruh terhadap biaya transportasi dan distribusi pangan.

Baca Juga  Prabowo Sebut Indonesia Ekonomi Terbesar Ketujuh Dunia

Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi hambatan distribusi diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga tidak menimbulkan kelangkaan maupun kenaikan harga yang berlebihan.

Bupati dan Wali Kota Diminta Susun Rencana Pengendalian Inflasi 2027

Menghadapi tahun 2027, Mahyeldi meminta setiap bupati dan wali kota di Sumatera Barat menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026.

Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama perdagangan antardaerah.

Perencanaan berbasis data diharapkan mampu mempercepat hubungan distribusi antara daerah yang memiliki surplus produksi dengan daerah yang membutuhkan tambahan pasokan.

Dengan demikian, potensi ketidakseimbangan pasokan dapat diantisipasi lebih awal sebelum berkembang menjadi kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Tiga Daerah Raih Penghargaan TPID Terresponsif

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan penghargaan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III 2026.

Tiga daerah yang menerima penghargaan tersebut yakni Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 163 kegiatan, dan Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan pengendalian inflasi.

Melalui High Level Meeting TPID Triwulan IV 2026, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi pengendalian inflasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, optimalisasi TTIC, penguatan perdagangan antardaerah, serta pemantauan harga dan stok secara berkala.

Langkah bersama ini diharapkan mampu menjaga kelancaran rantai pasok, melindungi kepentingan petani dan konsumen, serta mempertahankan stabilitas harga dan perekonomian Sumatera Barat menjelang Nataru 2026 dan sepanjang 2027.[*]