PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ.COM — Peran pemerintahan nagari dalam pembangunan kembali ditegaskan sebagai kunci utama, seiring kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Yandri Susanto, ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Jumat (3/4/2026).
Kedatangan Mendes PDT disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama jajaran Forkopimda, DPRD, serta kepala perangkat daerah. Turut hadir Anggota DPR RI, Arisal Azis.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan nagari, khususnya dalam percepatan pembangunan serta pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah di Padang Pariaman.
Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa berbagai program dari Kementerian Desa sangat relevan untuk langsung diterapkan di tingkat nagari.
“Program-program ini sangat potensial untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat. Pemerintahan nagari harus menjadi ujung tombak dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera menindaklanjuti program yang ada.
Nagari Didorong Mandiri Berbasis Potensi Lokal
Sementara itu, Mendes PDT, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong berbagai program pembangunan desa berbasis potensi lokal.
Konsep tersebut meliputi pengembangan desa wisata, desa tematik, hingga desa ekspor berbasis komoditas unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Kita ingin nagari menjadi subjek pembangunan, bukan objek. Setiap nagari harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa program-program tersebut terintegrasi dengan kebijakan nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis.
Dana Desa Dioptimalkan, Bukan Dipotong
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, Yandri memastikan bahwa tidak ada pemotongan Dana Desa, melainkan penyesuaian tata kelola agar lebih produktif.
Menurutnya, Dana Desa kini diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Aset tetap milik nagari, hasilnya juga kembali ke nagari. Ini untuk memastikan ekonomi desa benar-benar tumbuh,” jelasnya.
Ia menargetkan ke depan koperasi desa mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Aspirasi Wali Nagari: Dana Desa dan Status Perangkat
Dalam sesi dialog bersama para wali nagari, sejumlah aspirasi disampaikan secara langsung kepada Menteri Desa.
Wali Nagari Sikucua, Asrul Khairi, menyoroti dampak berkurangnya alokasi Dana Desa terhadap program pembangunan nagari.
“Banyak program unggulan nagari yang terdampak. Kami berharap alokasi dana desa dapat dikembalikan agar pembangunan berjalan optimal,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta kejelasan terkait status perangkat nagari yang hingga kini belum memiliki kepastian.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian status bagi perangkat nagari ke depan,” tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat posisi pemerintahan nagari sebagai motor penggerak pembangunan, sekaligus memastikan program pusat benar-benar berdampak hingga ke tingkat desa. [*]
