JAKARTA | KLIKGENZ.COM – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan diberlakukannya aturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya yang terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 resmi dicabut dan tidak lagi berlaku.
Penerbitan regulasi baru ini menjadi langkah pemerintah dalam menyederhanakan aturan (simplifikasi regulasi) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menyesuaikan Perubahan UU Desa
Peraturan Pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa.
Melalui satu regulasi yang lebih komprehensif, pemerintah berharap tata kelola desa menjadi lebih terarah dan tidak lagi tersebar dalam berbagai aturan yang terpisah.
Atur Menyeluruh Tata Kelola Desa
Secara substansi, PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di antaranya:
- Pembentukan dan penataan desa
- Struktur organisasi pemerintah desa
- Mekanisme pemilihan kepala desa serentak
- Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Pengelolaan keuangan dan aset desa
- Perencanaan pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa
- Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana
Fokus pada Keuangan dan Kesejahteraan Aparatur
Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penguatan tata kelola keuangan desa, termasuk:
- Dana Desa
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
Selain itu, pemerintah juga mengatur pemberian tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, serta pimpinan dan anggota BPD.
Dorong Perlindungan Lingkungan dan Adat
Tidak hanya aspek administratif, PP ini juga mencakup dukungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui:
- Dana Konservasi
- Dana Rehabilitasi
Regulasi ini juga mengakomodasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai bagian dari komitmen negara dalam menghormati hak-hak tradisional yang masih hidup di masyarakat.
Jadi Acuan Baru Pemerintahan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 kini menjadi acuan hukum terbaru bagi seluruh pemerintah desa di Indonesia, termasuk di berbagai daerah seperti Kabupaten Gresik.
Aturan ini wajib dipahami dan diterapkan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. [*]
DOWNLOAD FILE Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026
