JAKARTA | KLIKGENZ.COM — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi membebani APBN.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga pengelolaan keuangan negara tetap optimal.
Tiga Fokus Utama Penghematan
Indra mengungkapkan, terdapat tiga fokus utama efisiensi yang kini diterapkan di lingkungan DPR RI.
Pertama, penghematan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas pejabat eselon I hingga III. Kedua, pengaturan penggunaan listrik di kompleks gedung DPR. Ketiga, pengetatan perjalanan dinas.
“Yakni penghematan penggunaan BBM, pengaturan listrik, serta pembatasan perjalanan dinas,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Listrik Diatur Ketat, Pemadaman Terjadwal
Salah satu langkah konkret yang langsung diterapkan adalah pengaturan penggunaan listrik secara ketat, termasuk pemadaman terjadwal mulai pukul 18.00 WIB.
Kebijakan ini diambil karena konsumsi listrik dinilai tetap tinggi meskipun aktivitas pegawai pada malam hari relatif terbatas.
“Bukan sekadar pemadaman, tetapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” kata Indra.
Target Hemat Rp1,5 Miliar dari BBM
Tak hanya listrik, penggunaan BBM kendaraan dinas juga menjadi perhatian serius. Setjen DPR menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun dari sektor ini.
Langkah tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional serta optimalisasi mobilitas pegawai.
WFH Hari Jumat Jadi Opsi
Selain itu, Setjen DPR juga tengah mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) khusus hari Jumat sebagai strategi tambahan.
Menurut Indra, kebijakan ini berpotensi signifikan menekan konsumsi BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai.
“Kalau hari Jumat WFH, bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu efisiensi yang cukup besar,” jelasnya.
Jamuan Rapat Dihapus, Perjalanan Dinas Disaring
Efisiensi juga menyasar kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, kini tidak lagi diperkenankan.
Sementara itu, perjalanan dinas dilakukan secara selektif. Hanya kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan yang tetap difasilitasi.
Pastikan Tak Ganggu Kinerja Dewan
Meski melakukan penghematan ketat, Indra memastikan kebijakan ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI.
“Kami pastikan efisiensi ini tidak mengganggu dukungan terhadap kinerja kedewanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa agenda rapat DPR yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap berjalan dinamis dan tidak bisa dibatasi.
Jaga Stabilitas Fiskal Nasional
Melalui kebijakan ini, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memastikan kinerja lembaga legislatif tetap optimal dalam menjalankan fungsi representasi rakyat. [*]
