HeadlineNasionalNasionalNewsPolitik

SEMA Nomor 4 Tahun 2026, Jaksa Dituntut Perkuat Pembuktian Sejak Awal Perkara

Redaksi
×

SEMA Nomor 4 Tahun 2026, Jaksa Dituntut Perkuat Pembuktian Sejak Awal Perkara

Sebarkan artikel ini

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menjadi momentum pembenahan penuntutan nasional. ST Burhanuddin tekankan kualitas dakwaan dan pembuktian sejak awal perkara.

MAKASSAR | KLIKGENZ.COM — Perubahan ketentuan hukum terkait upaya hukum terhadap putusan bebas menjadi perhatian serius jajaran Kejaksaan. Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 membawa konsekuensi penting terhadap strategi penuntutan, khususnya karena putusan bebas tidak lagi membuka ruang upaya hukum banding maupun kasasi.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Staf Ahli Jaksa Agung yang digelar secara daring, Selasa (17/11/2026).

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Selatan, Prihatin, didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Teguh Suhendro, mengikuti kegiatan tersebut dari Lantai 2 Kantor Kejati Sulsel.

FGD berskala nasional itu mengangkat tema “Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi Atas Putusan Bebas”.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Staf Ahli Jaksa Agung, Hermon Dekristo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyikapi perubahan fundamental dalam KUHAP serta terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2026.

Menurutnya, perubahan ketentuan tersebut menuntut adanya kesamaan pemahaman di lingkungan Kejaksaan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga peradilan.

Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi momentum pembenahan internal Kejaksaan, terutama dalam meningkatkan kapasitas penuntutan, kualitas penyusunan surat dakwaan, serta ketepatan merumuskan tuntutan pidana.

“Perubahan aturan ini menuntut institusi Kejaksaan untuk melakukan pembenahan internal secara masif dengan memperkuat kapasitas penuntutan serta meningkatkan kualitas penyusunan dakwaan dan tuntutan,” kata Hermon.

Jaksa Agung Tekankan Profesionalisme Sejak Awal Perkara

Membuka kegiatan tersebut, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyampaikan arahan strategis kepada seluruh jajaran Adhyaksa.

Baca Juga  Arus Mudik H-5 Lebaran 2026: 174 Ribu Penumpang Padati Bandara Soetta, 16 Pemudik Pingsan di Gilimanuk

Ia menegaskan bahwa putusan bebas pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi martabat manusia.

Meski upaya hukum terhadap putusan bebas selama ini kerap menjadi perdebatan, instrumen hukum terbaru telah memberikan penegasan mengenai tidak tersedianya mekanisme banding maupun kasasi terhadap putusan tersebut.

Karena itu, Jaksa Agung mengingatkan bahwa kewenangan penuntutan harus dijalankan dengan tanggung jawab besar. Setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan harus memiliki konstruksi hukum yang kuat, alat bukti yang sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kedudukan tersebut tidak semata-mata memberikan kewenangan, tetapi pada saat yang bersamaan menuntut tanggung jawab besar. Kita harus memastikan bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah dipersiapkan dengan konstruksi hukum yang presisi, alat bukti yang sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas ST Burhanuddin.

Tiga Tahapan Penegakan Hukum Harus Diperkuat

Dalam arahannya, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya transformasi penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-penuntutan hingga persidangan.

Pertama, pada tahap pra-penuntutan, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum harus dilakukan secara substantif. Penelitian berkas perkara tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi harus memastikan kecukupan alat bukti, terpenuhinya unsur tindak pidana, serta mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam persidangan.

Kedua, pada tahap penuntutan, jaksa wajib menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan harus memiliki keterkaitan logis dengan fakta dan alat bukti karena menjadi dasar sekaligus batas dalam keseluruhan proses pembuktian di pengadilan.

Baca Juga  Kejagung Datangi Kemenhut, Tegaskan Bukan Penggeledahan Terkait Kasus Tambang Konawe Utara

Ketiga, pada tahap persidangan, jaksa dituntut tampil sebagai litigator yang andal. Penuntut umum tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus mampu membangun strategi pembuktian, merekonstruksi kebenaran materiil, serta menyampaikan argumentasi hukum yang rasional, logis, dan adaptif di hadapan majelis hakim.

Selain itu, penyusunan tuntutan pidana atau requisitoir harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan Bebas Jadi Momentum Pembenahan Kejaksaan

Menutup arahannya, ST Burhanuddin mengingatkan agar keterbatasan upaya hukum terhadap putusan bebas tidak dipandang sebagai pelemahan fungsi penuntutan.

Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan kehati-hatian, memperkuat kualitas pembuktian, serta membangun sistem pengendalian perkara yang lebih ketat sejak tahap awal.

Ia berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan penyusunan pedoman teknis penuntutan bagi seluruh jajaran Kejaksaan.

“Ketika kesempatan untuk mengoreksi tidak ada lagi tersedia, memastikan setiap proses berjalan dengan benar sejak awal merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi seorang penuntut umum,” pungkasnya.

Melalui forum nasional ini, Kejaksaan diharapkan semakin memperkuat profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi penuntutan. Sebab, ketika ruang koreksi melalui upaya hukum semakin terbatas, kualitas penanganan perkara sejak awal menjadi kunci penting dalam menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. [*]