SUMBAR | KLIKGENZ.COM – Polemik trase pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi di kawasan Kubuang Putiah, Kabupaten Agam, mulai menemukan titik terang.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Agam bergerak cepat mencari solusi agar percepatan pembangunan ruas tol strategis tersebut dapat segera dilanjutkan.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah yang wilayahnya dilintasi proyek jalan tol, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Hutama Karya, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Selasa (14/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kawasan Kubuang Putiah tidak lagi menjadi bagian dari trase utama Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi. Sebagai alternatif, pemerintah memilih jalur bypass yang dinilai lebih memungkinkan untuk mempercepat penyelesaian proyek sekaligus meminimalkan persoalan pembebasan lahan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa berbagai pihak telah mencapai kesepahaman untuk mengubah trase di kawasan Kubuang Putiah sehingga proyek dapat terus berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
Selain perubahan trase, rapat juga membahas lokasi exit tol Padang Panjang. Lokasi pintu keluar tersebut telah mendapatkan alternatif baru yang dinilai lebih aman dari sisi pengadaan lahan namun tetap memberikan akses yang efektif menuju Kota Bukittinggi serta kawasan wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Agam dan sekitarnya.
Untuk mempercepat realisasi keputusan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah, BPN, PT Hutama Karya, dan instansi terkait dijadwalkan melakukan survei lapangan terhadap jalur alternatif pada Rabu (15/7/2026). Hasil survei akan menjadi dasar penyempurnaan desain teknis sekaligus percepatan tahapan pembangunan.
Proyek Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antara Kota Padang dan kawasan Agam–Bukittinggi. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat sektor pariwisata, serta memperlancar distribusi barang dan jasa di Sumatera Barat.
Pemerintah berharap kesepakatan perubahan trase tersebut menjadi solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga target percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional di Sumatera Barat. [*]
