PADANG|KLIKGENZ.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat perencanaan pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memanfaatkan bonus demografi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dorongan itu disampaikan Bima Arya saat memberikan paparan dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026).
Bima menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berbasis data.
Menurutnya, Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2045. Namun, target tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui visi dan harapan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam strategi serta langkah konkret.
Karena itu, kepala daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” ujarnya.
Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan untuk Membuka Lapangan Kerja
Selain perencanaan pembangunan, Bima Arya menyoroti pentingnya pemanfaatan bonus demografi sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian daerah.
Besarnya jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjawab kebutuhan generasi muda.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan angka statistik, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Bima juga mengingatkan agar arah pembangunan daerah selaras dengan Asta Cita pemerintah pusat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Artinya, manfaat pembangunan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi bawah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dia turut menyinggung meningkatnya perhatian generasi muda terhadap pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs. Tren tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia.
Untuk itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus disusun dengan mempertimbangkan perkembangan pasar kerja serta peluang ekonomi pada masa mendatang.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Hanya Bergantung pada Belanja Pemerintah
Dalam paparannya, Bima Arya juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah atau government spending.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor lain yang turut menentukan pergerakan ekonomi, mulai dari investasi, konsumsi masyarakat, produksi, hingga ekspor.
Pemerintah daerah perlu memahami struktur ekonomi wilayah masing-masing agar kebijakan yang dirancang mampu mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan tersebut.
“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” jelasnya.
Bima menilai pemahaman terhadap potensi ekonomi daerah menjadi modal penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan begitu, program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.
Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Melalui hilirisasi, komoditas yang sebelumnya hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
Upaya tersebut dinilai berpotensi membuka peluang usaha baru, memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk daerah, sekaligus memperbesar kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Bima Arya Minta Kepala Daerah Evaluasi Strategi Pembangunan
Menutup paparannya, Bima Arya mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Barat mengevaluasi kembali keseriusan dalam merancang masa depan pembangunan daerah.
Evaluasi tersebut mencakup ketepatan dalam menentukan strategi, kualitas perencanaan, serta kemampuan mengidentifikasi berbagai peluang pertumbuhan ekonomi.
Dia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” ungkapnya.
Kegiatan asistensi tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.[*]
