JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Usulan tersebut meliputi subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, subsidi angkutan udara, penguatan bantuan sosial, hingga operasi pasar bahan pangan.
Langkah tersebut diusulkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.
Tito menyampaikan usulan itu setelah mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Tito, pemerintah perlu menyiapkan berbagai instrumen pengendalian harga sejak dini agar peningkatan permintaan selama periode Nataru tidak mendorong inflasi melampaui sasaran yang telah ditetapkan.
Tito Usulkan Subsidi Listrik dan Penambahan Pasokan BBM
Salah satu langkah yang diusulkan Tito adalah pemberian subsidi listrik untuk membantu meringankan pengeluaran masyarakat. Ia menilai kebijakan serupa yang pernah diterapkan sebelumnya berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan harga secara umum atau deflasi.
“Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, ya, 1.200 watt. Itu pernah kita lakukan dan itu langsung deflasi,” ujar Tito.
Selain subsidi listrik, Tito mendorong pemerintah mempertimbangkan penambahan pasokan BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan energi ketika aktivitas masyarakat meningkat menjelang libur panjang.
“Kemudian subsidi lain adalah subsidi mungkin BBM, yang subsidi BBM-nya supply-nya produksinya mungkin ditambah,” imbuhnya.
Usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan serta kemampuan anggaran pemerintah.
Tiket Pesawat Diminta Tidak Maksimal saat Nataru
Tito juga menyoroti tarif angkutan udara yang berpotensi memengaruhi inflasi pada periode liburan akhir tahun. Peningkatan jumlah penumpang biasanya diikuti naiknya permintaan perjalanan, terutama pada rute-rute yang ramai digunakan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menjaga tarif tetap terkendali.
Tito berharap maskapai tidak menetapkan harga tiket pada batas tertinggi hanya karena permintaan meningkat.
“Keuntungan kan tetap ada, tapi jangan ngambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” kata Tito.
Menurutnya, pengendalian tarif transportasi menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga selama periode Nataru.
Selain penerbangan, peningkatan mobilitas melalui jalur darat dan laut juga perlu diantisipasi agar biaya perjalanan masyarakat tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Bantuan Sosial dan Operasi Pasar Diperkuat
Di luar kebijakan subsidi, Tito mendorong penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai, termasuk bantuan pangan.
Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan kemampuan anggaran masing-masing untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
Menurut Tito, bantuan sosial dapat menjadi instrumen untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah potensi peningkatan harga menjelang akhir tahun.
Pemerintah juga diminta melanjutkan operasi pasar melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan instansi terkait lainnya.
Pelaksanaan operasi pasar diharapkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah perlu mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menentukan lokasi yang membutuhkan intervensi.
Dengan pendekatan berbasis data, operasi pasar diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga pangan.
Inflasi September 2026 Tercatat 3,28 Persen
Tito menjelaskan, usulan pengendalian inflasi tersebut dilatarbelakangi potensi peningkatan permintaan barang dan jasa selama Desember, seiring perayaan Natal dan Tahun Baru.
Mobilitas masyarakat yang meningkat melalui jalur udara, laut, dan darat berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas maupun layanan transportasi.
Ia juga menyoroti perbandingan inflasi tahunan pada Desember yang menurutnya perlu diperhatikan karena berkaitan dengan upaya menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah.
“Karena baseline di bulan Desember itu relatif cukup rendah, maka perlu ada semacam subsidi. Supaya jangan sampai Desember year on year itu menaik-naik ke angka 3,5, di atas 3,5%,” ujar Tito.
Berdasarkan data yang disampaikan Tito, inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, yakni 1,5–3,5 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month to month (mtm) dari Agustus ke September tercatat sebesar 0,30 persen.
Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi kelompok makanan dan minuman, khususnya cabai rawit dan cabai merah. Berkurangnya produksi di sejumlah daerah akibat kekeringan disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan pangan masih menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi.
Bulog Intervensi Harga Beras di 134 Daerah
Di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, Tito menyebut harga beras secara umum masih relatif stabil. Meski demikian, sejumlah daerah masih mencatat harga beras di atas harga acuan pemerintah.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bulog telah melakukan intervensi di 134 daerah.
Intervensi ini menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia di wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan harga, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
Dengan kombinasi subsidi, bantuan sosial, operasi pasar, dan pengawasan tarif transportasi, pemerintah berharap tekanan inflasi menjelang Nataru 2026 dapat dikendalikan.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, kesiapan anggaran, ketersediaan pasokan, serta koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah.[*]
