BUKITTINGGI|KLIKGENZ.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinkronisasi program serta anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumbar pada November 2025.
Menurut Mahyeldi, penyelarasan program dan pendanaan menjadi langkah penting agar proses pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari jumlah bangunan atau infrastruktur yang selesai dibangun. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memulihkan pelayanan publik, dan memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi pemulihan pelayanan, risiko bencana, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan.
Infrastruktur yang dibangun juga perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, mulai dari akses jalan, penyediaan air minum, sanitasi, fasilitas publik, hingga dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai teknis serta satuan kerja kementerian dan lembaga memperkuat koordinasi agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kebutuhan masyarakat yang belum tertampung dalam program 2026, lanjutnya, harus tetap didata untuk menjadi bahan perencanaan tahun berikutnya. Sementara itu, kendala yang menghambat pelaksanaan program perlu dibahas bersama agar menghasilkan solusi yang konkret.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ujarnya.
Pembangunan Hunian Tetap Jadi Perhatian
Salah satu fokus utama dalam pemulihan pascabencana di Sumbar adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana.
Berdasarkan data per 4 Oktober 2026, pembangunan sebanyak 813 unit huntap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan masih berada pada tahap awal. Perkembangan tersebut perlu dipantau secara berkala dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Mahyeldi menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan pembangunan huntap di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurutnya, percepatan pembangunan hunian harus didukung perencanaan yang matang agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Untuk program tahun anggaran 2027, ia meminta pemerintah memastikan kesiapan lahan, kelengkapan dokumen teknis, keakuratan data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur sejak tahap perencanaan.
Langkah tersebut diperlukan agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Anggaran APBN dan APBD Harus Diselaraskan
Selain persoalan teknis, sinkronisasi pendanaan menjadi bagian penting yang turut ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut.
Mahyeldi meminta agar pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta transfer ke daerah diselaraskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyelarasan ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan setiap kebutuhan prioritas memperoleh dukungan pendanaan yang sesuai.
Ia berharap rapat koordinasi tidak hanya menghasilkan daftar rencana kegiatan, tetapi juga kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan program tahun 2026, prioritas pembangunan tahun 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Setiap kesepakatan, menurutnya, perlu dilengkapi dengan penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut yang jelas agar pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur.
Dengan demikian, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Libatkan 203 Peserta dari Berbagai Instansi
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, mengatakan rapat koordinasi tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 13–14 Oktober 2026.
Kegiatan itu melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi vertikal, kementerian dan lembaga bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Widya menjelaskan, forum tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selain itu, pertemuan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan program dan merumuskan langkah percepatan yang dapat dilakukan bersama sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses lelang.
Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan agar program dapat berjalan sesuai rencana.
Widya menambahkan, koordinasi pemulihan pascabencana tidak hanya mencakup sektor infrastruktur. Rapat koordinasi selanjutnya juga akan membahas bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.
Pendekatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memastikan pemulihan berlangsung secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki sarana fisik, tetapi juga mendukung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemulihan Pascabencana Diharapkan Lebih Terarah
Melalui sinkronisasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
Kebutuhan prioritas masyarakat diharapkan dapat ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan, sehingga pelayanan publik kembali berfungsi dan aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pascabencana perlu memperhatikan aspek mitigasi dan ketahanan terhadap risiko bencana agar kerusakan serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, koordinasi yang kuat, serta pengawasan pelaksanaan yang konsisten, percepatan pemulihan di Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana.[*]
