AROSUKA|KLIKGENZ.COM — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi masyarakat serta infrastruktur yang terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
Gibran meminta seluruh penanganan dampak bencana dipercepat, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pencarian warga yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Wapres juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pendataan tersebut diperlukan agar warga terdampak bencana dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi kredit selama masa kebencanaan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Gibran Soroti Pemulihan Lahan Pertanian
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Gibran menekankan pentingnya mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir bandang.
Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan di Sumatera Barat maupun secara nasional, terutama untuk komoditas padi dan bawang.
Karena itu, pemulihan lahan pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam tahapan pascabencana. Pemerintah diharapkan dapat membantu agar aktivitas produksi masyarakat kembali berjalan setelah kondisi memungkinkan.
Gibran juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, khususnya layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam proses pendistribusian bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, Gibran menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit setelah bencana.
Normalisasi Sungai dan Sabo Dam Jadi Perhatian
Dalam upaya mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah didorong mempercepat mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, Gibran mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana.
Namun, aspek keamanan tersebut juga perlu diimbangi dengan pertimbangan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegas Gibran.
Mahyeldi: Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, langkah tersebut penting karena curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat masih tinggi sehingga potensi terjadinya bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya.
Langkah tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam.
Pemprov Sumbar juga mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa sejumlah peralatan, termasuk chainsaw, untuk mendukung proses pembersihan di lapangan.
BNPB Pastikan Penanganan Terus Berjalan
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam menangani dampak banjir bandang tersebut.
Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi pencarian terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik serta kebutuhan khusus bagi warga yang mengungsi.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulan selama tiga bulan.
Sementara itu, bantuan untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Banjir Bandang Arosuka Tewaskan Satu Orang
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9/2026) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.
Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan tiga orang lainnya mengalami luka ringan.
Sebanyak 480 warga terdampak akibat bencana tersebut. Sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri di rumah keluarga maupun sejumlah lokasi pengungsian.
Banjir bandang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di antaranya enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga.
Total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Penanganan pada masa darurat difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan dan sungai, pembersihan fasilitas pemerintahan, pendistribusian logistik, pelayanan warga yang terluka, serta koordinasi lintas pemerintahan.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan, dan kendaraan dinas.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai unsur terkait untuk memastikan proses penanganan hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan secara bertahap.[*]
