KLIKGENZ.COM, JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja Indonesia sepanjang 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.336 pekerja dilaporkan terkena PHK selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang masih dihadapi dunia ketenagakerjaan nasional. Sejumlah provinsi dengan kawasan industri dan aktivitas manufaktur yang besar tercatat menjadi wilayah dengan jumlah pekerja terdampak PHK tertinggi.
Berdasarkan data Rekapitulasi Tenaga Kerja yang Melaporkan Terkena PHK, Pulau Jawa mendominasi daftar provinsi dengan angka PHK terbanyak. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 14.694 pekerja yang dilaporkan kehilangan pekerjaan.
Mengutip laman Satu Data Kemnaker, Minggu (8/11/2026), Banten berada di urutan kedua dengan 8.649 pekerja terdampak. Selanjutnya, Jawa Tengah mencatat 6.860 pekerja, disusul Jawa Timur sebanyak 6.574 pekerja.
Sementara itu, DKI Jakarta menempati posisi kelima dengan jumlah 5.360 pekerja yang dilaporkan terkena PHK.
Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, angka PHK juga cukup besar di sejumlah wilayah luar Jawa. Provinsi yang memiliki aktivitas pertambangan, industri pengolahan, dan sektor komoditas turut mencatatkan ribuan pekerja terdampak.
Kalimantan Timur, misalnya, mencatat 3.971 pekerja terkena PHK. Kemudian Kalimantan Selatan sebanyak 3.596 pekerja dan Sumatera Utara mencapai 3.484 pekerja.
Adapun Sulawesi Tengah mencatat 2.924 pekerja, sedangkan Sulawesi Selatan sebanyak 2.767 pekerja.
10 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak
Berdasarkan data Kemnaker periode Januari hingga Oktober 2026, berikut daftar 10 provinsi dengan jumlah pekerja yang melaporkan terkena PHK terbanyak:
| No. | Provinsi | Jumlah Pekerja |
|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 14.694 |
| 2 | Banten | 8.649 |
| 3 | Jawa Tengah | 6.860 |
| 4 | Jawa Timur | 6.574 |
| 5 | DKI Jakarta | 5.360 |
| 6 | Kalimantan Timur | 3.971 |
| 7 | Kalimantan Selatan | 3.596 |
| 8 | Sumatera Utara | 3.484 |
| 9 | Sulawesi Tengah | 2.924 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 2.767 |
Data tersebut memperlihatkan bahwa lima provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah laporan PHK nasional.
Jika diakumulasikan, sepuluh provinsi tersebut menyumbang sekitar 58.885 pekerja atau lebih dari 81 persen dari total 72.336 laporan PHK nasional.
Besarnya angka PHK di sejumlah wilayah industri menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian, terutama terkait keberlangsungan usaha, efisiensi perusahaan, dan perlindungan pekerja.
Kondisi ini juga menjadi gambaran penting bagi pemerintah dalam memantau perkembangan pasar tenaga kerja serta menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Kemnaker: Data PHK Masih Dapat Berubah
Meski mencatat puluhan ribu pekerja terdampak, Kemnaker menjelaskan bahwa angka PHK tersebut masih bersifat dinamis. Data dihimpun melalui Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan diperbarui secara berkala setiap bulan.
Dalam proses pengolahan data, Kemnaker juga menerapkan mekanisme deduplikasi untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda terhadap pekerja yang melaporkan PHK menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dalam rentang waktu tertentu.
Laporan yang teridentifikasi sebagai data duplikat tidak dimasukkan kembali dalam perhitungan statistik.
Selain itu, Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria dalam pencatatan pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, maupun meninggal dunia tidak termasuk dalam kategori PHK yang dihitung.
Dengan demikian, angka 72.336 pekerja merupakan jumlah tenaga kerja yang tercatat melaporkan terkena PHK melalui sistem hingga batas waktu pengolahan data.
Angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia, mengingat pencatatan bergantung pada laporan yang masuk melalui sistem JKP.
Perkembangan data ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja, menjaga keberlangsungan industri, serta membuka kembali peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak PHK.[*]
