KLIKGENZ.COM|NUSA TENGGARA BARAT – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peluang besar untuk menarik investasi hijau seiring meningkatnya minat investor terhadap proyek pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau Environmental, Social, and Governance (ESG).
Potensi tersebut didukung kekayaan sumber daya alam NTB yang dapat dikembangkan menjadi proyek ekonomi karbon. Sejumlah sektor yang dinilai menjanjikan antara lain pengelolaan hutan, pelestarian kawasan mangrove, serta pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan tenaga surya.
Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Wilayah NTB, Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana, mengatakan kesiapan daerah dalam mengembangkan proyek berbasis nilai ekonomi karbon menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi.
Menurutnya, daerah yang memiliki inventarisasi emisi serta proyek karbon yang matang akan lebih menarik bagi investor, terutama di sektor energi terbarukan, ekowisata, ecocity, dan industri hijau.
“Daerah yang siap dengan inventarisasi emisi dan memiliki proyek berbasis nilai ekonomi karbon yang matang jauh lebih menarik bagi penanaman modal di bidang energi terbarukan, ekowisata, ecocity, dan industri hijau,” kata Sandiana, dilansir Antara, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, berbagai potensi sumber daya alam di NTB dapat dikembangkan menjadi proyek penurunan emisi gas rumah kaca yang memiliki nilai ekonomi. Selain memberikan manfaat finansial, pengembangan proyek tersebut juga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih ramah lingkungan.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah perdagangan karbon. Mekanisme ini memungkinkan proyek-proyek yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca memperoleh nilai ekonomi melalui transaksi kredit karbon.
Sandiana menyebutkan, NTB memiliki potensi karbon biru (blue carbon) dari ekosistem mangrove, selain peluang pengembangan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya atau solar panel.
Kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah NTB juga dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola melalui skema pelestarian dan pengembangan proyek karbon.
“Dengan potensi karbon biru dari hutan-hutan mangrove yang ada di NTB, energi terbarukan melalui solar panel, potensi proyek hijau dari hutan yang tersebar di NTB memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi,” kata Sandiana.
Lebih lanjut, ia menilai paradigma terhadap kawasan hutan, mangrove, dan lahan gambut perlu diperluas. Kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi ketika dimanfaatkan untuk kegiatan eksploitasi, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat finansial melalui karbon yang tersimpan di dalam ekosistemnya.
Dengan demikian, pelestarian lingkungan dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang produktif.
“Perdagangan karbon membantu membiayai program rehabilitasi lahan kritis dan pengawasan lingkungan hidup tanpa bergantung penuh pada APBD standar,” ujarnya.
Pemda NTB Didorong Optimalkan Potensi Karbon
Untuk mengembangkan peluang tersebut, BEI mendorong pemerintah daerah di NTB agar lebih aktif mengoptimalkan potensi ekonomi karbon, khususnya dari ekosistem mangrove dan kawasan hutan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai agregator atau pihak yang menghimpun dan mengonsolidasikan berbagai proyek karbon.
Melalui peran tersebut, BUMD dapat mengumpulkan proyek penurunan emisi dari berbagai sektor, mulai dari kehutanan, pelestarian mangrove, pengelolaan sampah, hingga pengembangan energi terbarukan.
Proyek-proyek tersebut selanjutnya dapat dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan dan mekanisme perdagangan karbon yang berlaku.
Sandiana menjelaskan, pemerintah daerah dapat mendorong BUMD yang sudah ada maupun membentuk badan usaha baru untuk menjalankan fungsi agregator proyek karbon.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar potensi karbon yang tersebar di berbagai wilayah NTB dapat dikembangkan secara terintegrasi dan memiliki akses ke pasar karbon.
“Di NTB, dapat didorong BUMD yang ada maupun yang baru sebagai agregator dan mengkonsolidasi potensi-potensi proyek karbon untuk kemudian didaftarkan di Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan SPE-GRK dan dijual di IDX Carbon,” pungkas Sandiana.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak yang ingin melakukan transaksi perdagangan karbon melalui IDX Carbon, baik sebagai penjual maupun pembeli, harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Target Emisi Nol Bersih NTB Lebih Cepat dari Nasional
Pengembangan investasi hijau di NTB juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim.
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris pada 2016. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penetapan target penurunan emisi dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).
Dalam target tersebut, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Selain itu, pemerintah pusat menetapkan target pencapaian emisi nol bersih atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB memiliki target yang lebih ambisius, yakni mencapai emisi nol bersih pada 2050. Target tersebut lebih cepat 10 tahun dibandingkan sasaran nasional.
Dengan dukungan potensi karbon biru, kawasan hutan, serta energi terbarukan, NTB memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus memperkuat daya tarik investasi.
Optimalisasi proyek karbon diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah, tetapi juga mendorong rehabilitasi lingkungan, menjaga kelestarian ekosistem, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.[*]
