KLIKGENZ.COM|TANAH DATAR – Rencana pembangunan jalan tol di Sumatera Barat (Sumbar) kembali menuai perhatian masyarakat. Kali ini, warga Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, untuk membahas dampak pembangunan jalan tol terhadap lahan pertanian, permukiman, serta usaha songket milik masyarakat.
Permohonan audiensi tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar dan ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta DPRD Sumatera Barat.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya masyarakat mendapatkan ruang dialog langsung dengan pemerintah daerah, khususnya terkait penentuan trase atau jalur pembangunan tol yang dinilai berpotensi mengganggu sumber penghidupan warga.
Perwakilan masyarakat Pandai Sikek, Mahdi Latief Damsir, berharap Gubernur Sumbar bersama pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat. Menurutnya, warga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan dan dampak yang mungkin timbul apabila pembangunan tol tetap melewati kawasan tersebut.
“Sehingga memunculkan ruang sebenarnya apa polemik yang dihadapi oleh masyarakat andai tol tetap dibangun,” kata Mahdi, Kamis (5/11/2026).
Trase Kedua Dinilai Mengancam Lahan Pertanian dan Usaha Songket
Mahdi menjelaskan, berdasarkan perhitungan masyarakat terhadap trase kedua, terdapat sekitar 18 hektare lahan pertanian dan 1,8 hektare kawasan permukiman yang berpotensi terdampak pembangunan jalan tol.
Selain itu, sedikitnya tujuh usaha songket masyarakat juga diperkirakan akan kehilangan tempat usaha akibat proyek tersebut.
Dampak yang dikhawatirkan tidak hanya berkaitan dengan hilangnya lahan dan bangunan, tetapi juga potensi kerugian ekonomi masyarakat. Warga memperkirakan omzet tahunan dari sektor pertanian dan usaha songket mencapai sekitar Rp26 miliar.
Menurut Mahdi, kedua sektor tersebut merupakan penopang utama kehidupan masyarakat Pandai Sikek. Selama ini, warga mengandalkan hasil pertanian dan kerajinan songket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan kesehatan.
“Untuk makan mereka bertani dan bersongket, untuk sekolah mereka juga melakukan hal yang sama, dan untuk kesehatan juga,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan tol dengan trase yang melewati kawasan produktif masyarakat berpotensi mengubah pola kehidupan warga secara signifikan. Hilangnya lahan pertanian dan tempat usaha dikhawatirkan akan memutus sumber pendapatan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga.
Warga Pertanyakan Makna Kemajuan Pembangunan Tol
Lebih lanjut, Mahdi memahami bahwa sikap penolakan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol mungkin dianggap tidak biasa oleh sebagian pihak. Sebab, pembangunan infrastruktur tersebut kerap dipandang sebagai salah satu bentuk kemajuan daerah.
Namun, menurutnya, terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat dalam memaknai pembangunan.
Ia menilai pemerintah mungkin melihat kemajuan dari aspek investasi, uang, dan keuntungan ekonomi. Sementara itu, bagi masyarakat Pandai Sikek, kemajuan juga berarti mempertahankan nilai kehidupan, sumber penghidupan, serta kondisi sosial ekonomi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Mahdi menegaskan bahwa pembangunan seharusnya memberikan keamanan dan kemakmuran bagi masyarakat, bukan justru menghilangkan sumber kehidupan mereka.
“Sebuah negara itu memberikan keamanan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kalau ada proyek raksasa yang bisa merusak kemakmuran dan kenyamanan masyarakat, tentu ada pertanyaan besar dan suara masyarakat harus didengar,” ucapnya.
Ia pun mempertanyakan apakah rencana pembangunan yang diinginkan pemerintah benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terdampak langsung.
Warga Sudah Sampaikan Penolakan Sejak Agustus
Mahdi mengungkapkan, masyarakat Pandai Sikek sebenarnya telah melakukan berbagai musyawarah sejak Juli hingga Agustus 2026 untuk membahas rencana pembangunan jalan tol tersebut.
Dari hasil musyawarah itu, pada Agustus 2026 masyarakat kemudian menyerahkan surat penolakan terhadap rencana trase yang dinilai mengancam kawasan pertanian dan usaha warga.
Hingga saat ini, pemerintah disebut telah mengeluarkan dua alternatif jalur pembangunan, yakni trase pertama dan trase kedua.
Namun, masyarakat menilai trase kedua justru memberikan dampak lebih besar. Meskipun jalurnya telah mengalami pemindahan, luas lahan pertanian dan kawasan usaha yang berpotensi terdampak disebut semakin banyak.
Karena itu, warga berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pembangunan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.
Minta Gubernur Fasilitasi Pertemuan Sebelum Sosialisasi
Masyarakat Pandai Sikek berharap permohonan audiensi yang telah disampaikan segera mendapatkan tindak lanjut. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterima warga, kegiatan sosialisasi pembangunan tol dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026.
Mahdi berharap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dapat segera memfasilitasi pertemuan langsung dengan masyarakat sebelum tahapan sosialisasi dilaksanakan.
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat belum pernah mendapatkan kesempatan untuk beraudiensi secara langsung dengan Gubernur maupun Bupati Tanah Datar guna menyampaikan keberatan dan aspirasi mereka.
Ia menyebut pihak Hutama Karya (HK) selama ini hanya melakukan pertemuan hingga tingkat kantor nagari. Sementara itu, pertemuan secara terbuka dan massal dengan masyarakat terdampak belum pernah terlaksana.
“Pertemuan yang selama ini berlangsung, merupakan inisiatif warga yang tumbuh dari akar rumput,” tuturnya.
Melalui permohonan audiensi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan transparan. Warga ingin memastikan setiap keputusan terkait pembangunan jalan tol benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, termasuk keberlanjutan pertanian dan kerajinan songket yang selama ini menjadi identitas sekaligus sumber ekonomi Nagari Pandai Sikek.[*]
