JAKARTA|KLIKGENZ.COM — Presiden Prabowo Subianto menyebut pasokan solar di dunia saat ini tengah mengalami kelangkaan. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia disebut memiliki posisi yang lebih kuat karena pemerintah telah menghentikan impor solar jenis CN48 sejak 1 Juli 2026.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Prabowo, penghentian impor solar berkaitan dengan penerapan program biodiesel B50 yang memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku.
“Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri, solar kita sekarang sudah mandiri,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Pemerintah sebelumnya menjalankan program B50 dengan mencampurkan bahan bakar berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ke dalam solar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan baku energi dari dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Prabowo: Solar Sedang Langka di Dunia
Prabowo mengatakan kondisi pasokan solar global saat ini menjadi salah satu alasan pentingnya Indonesia membangun kemandirian energi.
“Hari-hari ini solar langka di dunia, kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya,” ujar Prabowo.
Ia kemudian mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan solar melalui produksi dalam negeri berbasis kelapa sawit.
“Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, dari mana? Dari kelapa sawit,” katanya.
Pemerintah sendiri menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di tengah kondisi geopolitik global. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan pentingnya Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan energinya.
Kelapa Sawit Disebut Tanaman Ajaib
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti potensi kelapa sawit sebagai komoditas yang dapat menghasilkan berbagai produk turunan.
Ia bahkan menyebut kelapa sawit sebagai tanaman ajaib atau miracle plant karena pemanfaatannya tidak terbatas pada produk pangan dan industri.
“Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita, yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop,” kata Prabowo.
Menurut dia, kelapa sawit dapat diolah menjadi puluhan produk turunan, mulai dari bahan kebutuhan sehari-hari hingga bahan bakar.
“Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM,” imbuhnya.
Pemerintah Siapkan Pengembangan E50
Keberhasilan penerapan B50 juga menjadi acuan pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar jenis bensin dengan campuran bioetanol.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar pemerintah segera menyusun langkah pengembangan program E50.
Program tersebut akan mengarah pada penggunaan campuran bioetanol hingga 50 persen dalam bensin.
“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50,” kata Bahlil dalam keterangannya pada 17 September 2026.
Bahlil menyebut kebutuhan konsumsi BBM nasional masih cukup besar. Konsumsi solar diperkirakan mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan kebutuhan bensin berada di kisaran 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Karena itu, pengembangan E50 diarahkan untuk memperkuat ketersediaan BBM di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
E50 Jadi Langkah Berikutnya
Setelah program B50 diterapkan, pemerintah kini mulai menyiapkan peta jalan untuk pengembangan E50.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Selain pengembangan bahan bakar berbasis bioenergi, pemerintah juga tengah mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta optimalisasi sumber-sumber energi domestik.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan kebutuhan energi nasional semakin banyak dipenuhi dari produksi dalam negeri.[*]
