PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ.COM — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan dana hibah sebesar Rp6,3 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Padang Pariaman menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat (Sumbar) XVI yang dijadwalkan berlangsung 2–14 Oktober 2026.
Besarnya dukungan anggaran tersebut sekaligus dibarengi tuntutan agar pengelolaannya dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) administrasi dan keuangan yang diikuti jajaran KONI dan pengurus cabang olahraga (cabor). Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Padang Pariaman, Ketua KONI Padang Pariaman Azmadi, serta jajaran Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Padang Pariaman.
Ketua KONI Padang Pariaman, Azmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap persiapan kontingen menghadapi Porprov XVI.
Menurutnya, kepastian anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga dan persiapan atlet.
“Satu rupiah pun dana KONI kita tidak dipotong oleh Bapak Bupati, bahkan ditambah. Ini menunjukkan keseriusan luar biasa dari pimpinan daerah,” ujar Azmadi.
Ia menyebut, setelah melalui koordinasi terkait ketersediaan anggaran pada APBD Perubahan, dana hibah untuk KONI ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
Dana Publik Harus Dipertanggungjawabkan
Bupati Padang Pariaman mengingatkan bahwa dana Rp6,3 miliar tersebut merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus dikawal secara serius.
Besaran anggaran itu bahkan disebut setara dengan biaya pembangunan sekitar empat ruas jalan. Karena itu, dukungan terhadap olahraga harus berjalan beriringan dengan tata kelola keuangan yang baik.
Peringatan serupa disampaikan jajaran Kejaksaan Negeri Padang Pariaman kepada pengurus KONI dan pengurus cabor.
Mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penerima hibah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara formal maupun material.
Pengurus diminta menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara rinci, transparan dan sesuai ketentuan. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan.
Kejaksaan juga mengingatkan agar mekanisme pemberian uang saku kepada atlet dilakukan secara tertib, termasuk dengan mentransfer langsung kepada rekening penerima apabila memungkinkan.
Sementara untuk pengadaan barang maupun peralatan olahraga, prosesnya diminta dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta menghindari praktik monopoli penyedia.
KONI Padang Pariaman sendiri menggandeng Kejaksaan dan Kepolisian dalam kegiatan pembinaan serta pendampingan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan dana hibah berjalan bersih, tertib dan akuntabel.
Rp6,3 Miliar, Targetnya Bukan Sekadar Ikut Bertanding
Dukungan anggaran yang besar juga diikuti target prestasi yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan KONI menargetkan kontingen daerah tersebut mampu bersaing memperebutkan posisi teratas pada Porprov XVI Sumbar.
Bupati Padang Pariaman menegaskan, Padang Pariaman tidak ingin kembali sekadar berada di posisi kedua. Target yang dipasang adalah merebut juara umum dan mengulang capaian pada Porprov 2018.
Untuk mencapai target tersebut, perhatian tidak hanya diarahkan pada persiapan teknis dan fisik atlet. Kondisi psikologis atlet juga menjadi perhatian.
Para atlet diharapkan bertanding dengan rasa senang, gembira dan percaya diri. Soliditas antaratlet, pelatih, pengurus dan seluruh unsur kontingen juga dinilai penting untuk menjaga fokus selama kompetisi.
Dengan Porprov XVI yang semakin dekat, dukungan anggaran Rp6,3 miliar kini harus diterjemahkan menjadi persiapan yang terukur, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prestasi yang menjadi hasil nyata bagi olahraga Kabupaten Padang Pariaman. [*]
