PASAMAN BARAT | KLIKGENZ.COM — Pengelolaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Pasaman Barat mulai diarahkan ke sistem yang lebih digital, tertib dan terintegrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pasaman Barat meluncurkan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (SIMPONI) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Ormas.
Kehadiran SIMPONI diharapkan tidak hanya memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan, tetapi juga membuat informasi terkait Ormas lebih akurat, transparan dan mudah dipantau. Data yang terkelola dengan baik selanjutnya dapat menjadi salah satu pijakan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial di lapangan.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat, Yosmar Divia, mengatakan digitalisasi tersebut dibutuhkan untuk menjawab tuntutan pengelolaan data organisasi yang semakin cepat dan dinamis.
“Melalui SIMPONI, kami berharap pelayanan dan pengelolaan data menjadi lebih cepat, tertib, akurat, dan mudah dipantau,” ujar Yosmar saat Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Yosmar, sistem tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola Ormas di daerah. Dengan basis data yang lebih terstruktur, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan dan perkembangan organisasi kemasyarakatan.
Namun, digitalisasi pendataan tersebut tidak semata-mata ditempatkan sebagai pembaruan administrasi pemerintahan. Kesbangpol juga mendorong agar SIMPONI menjadi sarana yang dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai organisasi yang tumbuh di tengah masyarakat.
Ormas Diminta Tak Hanya Aktif Secara Administrasi
Peluncuran SIMPONI dibuka oleh Asisten I Setia Bakti atas nama Bupati Pasaman Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Partisipasi masyarakat, termasuk Ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinilai memiliki posisi penting dalam merespons berbagai persoalan sosial sekaligus menjaga kohesi masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan kritik dan masukan. Kami ingin Ormas hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan, ikut mencari solusi atas persoalan sosial, menjadi perekat ketika muncul potensi perpecahan, serta mengawal dan memberikan kontribusi dalam pembangunan,” katanya.
Menurut Setia Bakti, Ormas memiliki ruang strategis untuk menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan diharapkan tidak berhenti pada aktivitas kelembagaan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan Ormas, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ormas juga diharapkan ikut menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Pasaman Barat.
SIMPONI Diharapkan Perkuat Sinergi
Setia Bakti menilai transformasi digital dalam pendataan Ormas akan lebih bermakna apabila diikuti dengan peningkatan kualitas hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Karena itu, SIMPONI diharapkan tidak berhenti sebagai sistem pencatatan organisasi, tetapi berkembang menjadi salah satu instrumen untuk membangun kolaborasi yang lebih efektif.
“Pemerintah dan Ormas harus berjalan berdampingan. Ormas yang hebat adalah Ormas yang keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Kesbangpol Pasaman Barat selanjutnya berkomitmen melakukan penyempurnaan terhadap SIMPONI agar dapat dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan.
Penguatan sistem tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang semakin modern dan responsif. Di sisi lain, Ormas juga dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas perannya sebagai mitra masyarakat dan pemerintah.
Dengan demikian, digitalisasi data Ormas bukan hanya soal memindahkan administrasi ke dalam sistem elektronik, tetapi juga membuka peluang terbentuknya basis data yang lebih rapi, pelayanan yang lebih cepat, serta pola komunikasi pemerintah dan masyarakat yang lebih terintegrasi. [*]
