JAKARTA| KlikGenZ – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memeriksa perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkara tersebut diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang meminta agar MK menilai kembali persoalan persyaratan pencalonan Gibran yang mereka dalilkan belum pernah diperiksa secara khusus dalam sengketa Pilpres 2024.
Gugatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah berpendidikan tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Para pemohon mendalilkan bahwa persyaratan tersebut harus dipenuhi secara sah sejak tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
Dalam permohonannya, para pemohon juga mempersoalkan aspek administrasi persyaratan pendidikan Gibran. Mereka menyatakan terdapat dugaan persoalan dalam pemenuhan dokumen yang berkaitan dengan syarat pendidikan tersebut dan meminta MK memeriksa substansi persoalan tersebut melalui perkara yang diajukan.
Denny Indrayana sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan syarat pendidikan Gibran belum pernah menjadi objek pemeriksaan dan putusan MK secara khusus dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Karena itu, menurut pihak pemohon, perkara tersebut masih memiliki ruang untuk diperiksa meskipun hasil Pilpres 2024 sebelumnya telah diputus MK.
Dalam permohonan yang diajukan ke MK, para pemohon tidak hanya meminta pemeriksaan terhadap persyaratan pendidikan, tetapi juga mengajukan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan status pencalonan dan jabatan wakil presiden.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden apabila hakim konstitusi menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan persyaratan pendidikan. Pemohon juga meminta agar keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan batal sepanjang menyangkut persoalan tersebut.
Tidak berhenti pada persoalan pencalonan, pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam petitum yang diajukan, mereka selanjutnya meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang nantinya diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut diminta dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan. Permintaan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Selain tuntutan mengenai diskualifikasi dan pengisian jabatan wakil presiden, para pemohon juga meminta MK menyatakan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan dan hasil Pemilu 2024 batal sepanjang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang mereka ajukan. Mereka juga meminta agar putusan MK nantinya dimuat secara resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Untuk memperkuat permohonan, pihak pemohon sebelumnya menyatakan telah menyerahkan sedikitnya 101 alat bukti. Denny menyebut bukti-bukti tersebut digunakan untuk mendukung dalil yang diajukan terkait dugaan persoalan dalam pemenuhan syarat calon wakil presiden.
Perkara tersebut kini memasuki proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Seluruh dalil, bukti, serta argumentasi hukum yang disampaikan para pemohon masih menjadi bagian dari proses persidangan dan belum merupakan putusan akhir MK mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Dengan dimulainya persidangan, perhatian publik kini tertuju pada proses pemeriksaan konstitusional terhadap perkara tersebut, termasuk bagaimana MK menilai kedudukan hukum pemohon, objek perkara, tenggat waktu pengajuan, serta substansi dalil mengenai persyaratan calon wakil presiden.
Hasil akhir perkara sepenuhnya akan bergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan hukum para hakim konstitusi. Sampai adanya putusan, permintaan diskualifikasi terhadap Gibran dan usulan pemilihan wakil presiden baru tetap merupakan petitum yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara tersebut.
