JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan penggeledahan kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur, Jumat (18/9/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), serta bukti elektronik terkait pemblokiran dalam sengketa tanah di wilayah Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh barang bukti tersebut telah dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
“Beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barbuk elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).
Penggeledahan Belum Berakhir
Budi menegaskan penggeledahan yang dilakukan di kantor Summarecon bukan merupakan kegiatan terakhir dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.
Penyidik KPK masih bergerak untuk mencari dan mengamankan alat bukti dari sejumlah lokasi lain yang dianggap berkaitan dengan perkara.
“Rangkaian penggeledahan belum usai, penyidik masih terus bergerak untuk titik-titik penggeledahan berikutnya. Kami akan update terus perkembangannya,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK menggeledah sejumlah ruangan pejabat eselon I di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (17/9/2026).
Tiga ruangan yang digeledah yakni Ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta Ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus mendalami keterkaitan antar-pihak dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat ATR/BPN, pihak swasta, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
Kedelapan tersangka tersebut adalah:
- Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
- Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
- Adrianto Pitojo Adhi (ADR), Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk;
- Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta;
- Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta;
- Rizal Pahlefi (LEV), pihak swasta;
- Erwin (ERW), pihak swasta;
- Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.
KPK juga mengamankan uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi awal pengungkapan perkara tersebut.
Summarecon Beri Penjelasan
Sementara itu, PT Summarecon Agung Tbk menyampaikan bahwa HGB yang berkaitan dengan perkara tersebut merupakan milik entitas anak perusahaan.
Manajemen Summarecon menjelaskan sertifikat HGB tersebut masih dalam proses pemecahan. Hingga saat ini, menurut perusahaan, belum terdapat perubahan status hukum terhadap sertifikat tersebut karena proses pengurusannya masih berjalan.
“SHGB yang sedang diurus tersebut merupakan milik entitas anak perseroan dan sedang dalam proses pemecahan dan sampai saat ini belum ada perubahan status hukum dikarenakan proses pengurusan tersebut masih berjalan,” tulis manajemen Summarecon dalam keterbukaan informasi perusahaan, Rabu (16/9/2026).
Perseroan juga menyatakan permintaan keterangan awal dari KPK masih berlangsung. Manajemen memastikan proses pemeriksaan tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap status HGB, aset, proyek, kegiatan operasional, maupun kondisi keuangan perusahaan.
Selain Presiden Direktur Perseroan Adrianto Pitojo Adhi, Direktur PT Summarecon Agung Tbk Lydia Tjio juga telah dimintai keterangan oleh KPK.
Manajemen Summarecon menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif kepada KPK serta pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggeledahan di kantor Summarecon menjadi bagian dari rangkaian penyidikan KPK setelah OTT terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dokumen, bukti elektronik, aliran dana, serta hubungan antar-pihak untuk membangun konstruksi perkara secara utuh.[*]
