JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang baru diajukan pada 2026.
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Salah satu isu yang berkaitan dengan permohonan itu adalah syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkara diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana. Berdasarkan data resmi MK, perkara tersebut telah diregistrasi pada 17 September 2026 dan masuk dalam kategori Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Juru Bicara sekaligus Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, MK sebagai lembaga peradilan tidak dapat begitu saja menolak perkara yang telah diajukan tanpa terlebih dahulu melalui tahapan pemeriksaan.
Menurut Enny, hal tersebut berkaitan dengan asas dalam kekuasaan kehakiman yang mengharuskan pengadilan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.
“Sesuai dengan salah satu asas bahwa pengadilan dilarang menolak perkara, sehingga MK pun harus menerima perkara (untuk disidangkan) yang diajukan setiap pemohon,” kata Enny, dikutip dari Tribunnews, Jumat (11/9/2026).
Sikap MK Diputus Setelah Sidang Pendahuluan
Enny menjelaskan, masuknya perkara ke persidangan belum berarti bahwa seluruh dalil pemohon akan diterima atau perkara tersebut otomatis berlanjut hingga pemeriksaan pokok perkara.
MK akan terlebih dahulu menggelar sidang pendahuluan. Setelah tahapan tersebut, sikap terhadap permohonan akan dibahas melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
“Sikap MK terkait perkara yang masuk setelah sidang pendahuluan akan diputus di RPH, sesuai hukum acaranya,” ujar Enny.
Data resmi MK mencatat sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan pada Senin, 21 September 2026 pukul 19.00 WIB, dengan agenda penyampaian permohonan oleh pemohon.
MK juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan mengenai perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan pada 2026.
Pakar Sebut MK Mengedepankan Kehati-hatian
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai penerbitan PMK dan dibukanya proses persidangan PHPU tersebut menunjukkan kehati-hatian MK dalam menangani perkara.
Menurut Zainal, MK tetap terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.
“Saya kira MK sedang menerapkan kehati-hatian saja, bahwa tidak mungkin dia menyidangkan tanpa proses apa-apa. Menyidangkan (perkara) ini belum tentu lanjut kan,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan, salah satu kemungkinan dalam proses persidangan adalah MK menilai kembali ketentuan mengenai batas waktu pengajuan sengketa hasil Pilpres sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
Dengan demikian, proses persidangan tidak serta-merta bermakna bahwa substansi permohonan telah dinyatakan dapat diterima.
MK Bisa Menilai Kedudukan Pemohon
Selain persoalan tenggat waktu, Zainal menyebut MK juga dapat mempertimbangkan kedudukan hukum pihak yang mengajukan perkara.
Dalam konteks perkara ini, salah satu hal yang dapat menjadi pembahasan adalah apakah pihak yang mengajukan permohonan memenuhi ketentuan sebagai pihak yang memiliki kedudukan untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres.
Namun, menurut Zainal, penilaian tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme persidangan.
“Penolakan itu hanya bisa disampaikan MK lewat persidangan, bukan lewat penolakan perkara sebelum disidangkan,” katanya.
Ia menambahkan, langkah MK menerima dan memproses perkara tersebut sekaligus menegaskan prinsip dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman mengenai larangan bagi pengadilan untuk menolak perkara yang diajukan.
“Tapi setidaknya dengan ini MK kan meneguhkan Pasal 10 ya, kekuasaan kehakiman itu bahwa dilarang, pengadilan dilarang menolak perkara yang dihadapkan padanya,” ujar Zainal.
Konsekuensi PMK Baru
Zainal juga menyoroti konsekuensi penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026. Menurut dia, apabila terdapat permohonan PHPU lain yang diajukan dalam konteks serupa, MK harus memberikan perlakuan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
“Konsekuensinya adalah MK harus memperlakukan sama nanti permohonan yang lain, itu konsekuensinya,” imbuhnya.
Dengan demikian, persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 21 September 2026 akan menjadi tahapan awal bagi MK untuk memeriksa permohonan tersebut. Hasil pemeriksaan dan sikap MK selanjutnya akan ditentukan berdasarkan proses persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim.
Catatan: Perkara ini masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Karena itu, persidangan tersebut belum dapat dimaknai sebagai putusan MK mengenai pokok sengketa atau mengenai sah/tidaknya dalil yang diajukan para pemohon. Data perkara dan jadwal sidang merujuk pada informasi resmi Mahkamah Konstitusi.[*]
