JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi sorotan setelah dua hari berturut-turut tidak menghadiri agenda rapat di DPR RI di tengah pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
KPK sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). Dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor tersebut, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
KPK juga menyita uang tunai dan barang bukti elektronik dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian OTT tersebut.
Nusron Dua Hari Absen Rapat DPR
Pada Selasa (15/9/2026), Nusron tidak hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan, di antaranya pengelolaan aset pemerintah daerah dan barang milik daerah, aset BUMD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria dan perlindungan lahan sawah.
Kehadiran Nusron dalam rapat itu diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan.
Ketidakhadiran Nusron berlanjut pada Rabu (16/9/2026). Ia kembali tidak menghadiri rapat Komisi II DPR terkait penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.
Ossy kembali hadir mewakili Menteri ATR/BPN.
Pada hari yang sama, Nusron juga tidak terlihat dalam pembahasan tingkat I bersama pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Ossy menjelaskan bahwa kehadirannya dalam sejumlah agenda DPR tersebut merupakan penugasan langsung dari Nusron.
“Saya hadir di sini, kemarin, mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR/BPN,” kata Ossy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ossy Sebut Nusron Punya Agenda Terjadwal
Ossy mengatakan, ketidakhadiran Nusron dalam agenda DPR bukan karena sakit, melainkan karena terdapat agenda dan kegiatan lain yang telah terjadwal.
“Artinya, beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal,” ujar Ossy.
Ketika ditanya mengenai keberadaan Nusron, Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Menteri ATR/BPN tersebut berada di Jakarta atau tidak.
Namun, ia memastikan komunikasi dengan Nusron tetap berjalan.
“Masih (berkomunikasi). Ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau,” kata Ossy.
Ossy juga membantah kabar yang menyebut Nusron sedang sakit.
“Tidak,” tegasnya.
Nusron Disebut Beri Arahan Internal
Di tengah proses hukum yang dilakukan KPK, Ossy menyebut Nusron tetap mengikuti perkembangan perkara tersebut.
Menurut Ossy, Nusron memberikan arahan agar Kementerian ATR/BPN melakukan langkah-langkah internal untuk menindaklanjuti informasi dan perkembangan perkara yang disampaikan KPK.
“Kami di kementerian, atas saran Bapak Menteri, juga melakukan langkah-langkah internal dalam rangka menindaklanjuti apa perkembangan perkara yang disampaikan oleh KPK,” ujar Ossy.
Ia mengatakan pihak kementerian tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai substansi perkara karena proses tersebut masih ditangani KPK.
Ossy menyebut komunikasi antara dirinya dan Nusron berlangsung setiap hari.
“Setiap hari kami terus berkomunikasi. Karena kan kementeriannya terus masih dipimpin oleh beliau,” ucapnya.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka
Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan OTT pada 14 September 2026.
Kedelapan tersangka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, dan pihak swasta.
Di antara nama yang diumumkan KPK terdapat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
KPK juga menyebut empat tersangka lainnya sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Namun, status Nusron Wahid sendiri berbeda dengan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. KPK masih melakukan penyidikan untuk mendalami perkara dan aliran uangnya.
Uang Rp106,3 Miliar Disita KPK
Salah satu temuan penting dalam OTT tersebut adalah uang tunai dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar.
Uang tersebut ditampilkan KPK saat konferensi pers pada 15 September 2026. Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik.
Penyidikan kemudian berlanjut. Pada Kamis (17/9/2026), KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian ATR/BPN untuk mencari alat bukti tambahan terkait perkara tersebut. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah ruangan Dirjen PPTR ATR/BPN Lampri.
Pada Jumat (18/9/2026), penyidik KPK juga menggeledah rumah Lampri. KPK menyatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara tersebut.
Pemerintah Serahkan Proses Hukum kepada KPK
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Marsdya (Purn) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan dugaan keterlibatan Nusron dalam perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
“Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK,” ujar Bambang.
Bambang menegaskan pemerintah menyerahkan proses hukum perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
“Ya kita serahkan. Pak Presiden pun selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada APH. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu,” kata Bambang.
ATR/BPN Janji Evaluasi Internal
Ossy mengatakan Kementerian ATR/BPN akan mengevaluasi proses internal untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Ia menyebut pihak kementerian masih mendalami sejumlah fakta yang muncul dalam perkara tersebut sesuai kewenangan internal.
Ossy juga menyinggung prosedur pelayanan pertanahan yang secara aturan tidak mengenal adanya pihak perantara atau “pengepul” dalam proses layanan.
“Kalau ya tentunya sebenarnya kan sesuai protap dan juga SOP yang dilakukan kan tidak mengenal adanya pengepul-pengepul itu. Tapi kita akan dalami lagi seperti apa langkah internalnya,” ujarnya.
Ia menegaskan langkah perbaikan akan dilakukan sembari proses hukum yang ditangani KPK terus berjalan.
Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor hingga kini masih dalam proses penyidikan KPK. Status hukum setiap pihak akan mengikuti perkembangan penyidikan dan keputusan hukum yang berlaku.[*]
