JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak menjawab secara langsung gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait keabsahan syarat pendidikan saat Pilpres 2024.
Perkara tersebut telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya dan mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam perkara tersebut, pihak Gibran tercatat sebagai pihak terkait. Namun, kelompok Militan Gibran 08 Nusantara juga mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait agar dapat memberikan keterangan dalam proses persidangan.
Mahkamah Konstitusi kemudian menerima permohonan tersebut dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Zainal Pertanyakan Sikap Gibran
Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan mengapa Gibran tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban secara langsung dalam perkara tersebut.
“Saya agak bingung juga kenapa kemudian pihak terkait, dalam hal ini Mas Gibran, tidak menggunakan haknya untuk melakukan menjawab, malah kemudian diwakili,” kata Zainal dalam dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Selasa (22/9/2026).
Menurut Zainal, pihak terkait dalam perkara tersebut berkaitan dengan calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan presiden.
Ia juga mempertanyakan ada atau tidaknya surat kuasa dari Gibran kepada pihak yang memberikan jawaban atau mewakilinya dalam perkara tersebut.
Meski demikian, Zainal menegaskan bahwa keputusan akhir terkait perkara tersebut tetap berada di tangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
Minta Fokus pada Pembuktian
Zainal juga menyarankan agar pihak yang memberikan pembelaan terhadap Gibran tidak hanya berfokus pada perdebatan mengenai unsur politik dalam gugatan.
Menurut dia, substansi perkara seharusnya diuji melalui argumentasi hukum dan pembuktian di persidangan.
“Menurut saya, yang harus difokuskan oleh teman-teman jangan lagi bicara soal ini politis atau tidak. Karena itu menurut saya tidak membantu sama sekali untuk menguatkan Mas Gibran. Yang harus dianalisis sekarang betul-betul adalah kapasitas pembuktian sebenarnya,” ujarnya.
Ia menyebut perkara yang mempersoalkan posisi Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme seperti ini merupakan hal yang baru dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.
Karena itu, Zainal menilai persoalan tersebut lebih baik diselesaikan melalui proses persidangan daripada berkembang menjadi perdebatan di media sosial.
“Saya percaya bahwa putusan hakim itu harusnya menyelesaikan perselisihan,” katanya.
Ada Pendapat Gugatan Bernuansa Politik
Sementara itu, Ketua Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan setiap orang memiliki hak untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, ia berpendapat perkara yang diajukan Denny Indrayana dan pemohon lainnya juga dapat dilihat memiliki dimensi politik.
“Tapi bahwa akhirnya kita pun bisa menilai bahwa ini langkah politik ya jangan disalahkan juga,” ujar Mardiansyah.
Ia menilai apabila sebuah langkah disebut sebagai langkah politik, maka kepentingan atau target politik yang menyertainya juga tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari pembahasan.
Menurut Mardiansyah, Gibran menjadi pihak yang menjadi sasaran dalam perkara tersebut.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan kepentingan sejumlah pihak terhadap posisi Gibran serta dinamika politik menuju 2029.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Mardiansyah dan bukan merupakan kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.
Militan Gibran Diterima sebagai Pihak Terkait
Sebelumnya, Militan Gibran 08 Nusantara mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya.
Permohonan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara Andi Azwan dan Sekretaris Jenderal Abdul Aziz Salim.
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa majelis hakim telah menyepakati permohonan tersebut untuk diterima.
“Ini juga ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dari pemohon, dari Andi Azwan dan Abdul Aziz Salim sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara, kemudian Abdul Aziz sebagai Sekretaris Jenderal,” kata Suhartoyo dalam persidangan.
Suhartoyo menjelaskan permohonan tersebut baru diterima menjelang persidangan sehingga majelis hakim kemudian menyepakati untuk menerimanya.
Dengan status tersebut, Militan Gibran 08 Nusantara dapat menyampaikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai tahapan persidangan.
Sidang Berlanjut 23 September 2026
Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Senin (21/9/2026).
Dalam permohonannya, Denny Indrayana dan para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Para pemohon antara lain meminta MK menilai konsekuensi hukum apabila syarat tersebut dianggap tidak terpenuhi.
MK menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB. Agenda tersebut mencakup jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon serta keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait.
Perkara tersebut selanjutnya akan diproses sesuai kewenangan dan tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.[*]
