PADANG PARIAMAN | KlikGenz – Prestasi membanggakan ditorehkan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, setelah berhasil melaju ke tahap verifikasi dokumen dan wawancara virtual sebagai nominasi Nagari Berkinerja Baik Tingkat Nasional Tahun 2026 dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah nagari bersama berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam menjalankan program pencegahan stunting secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan sejumlah inovasi yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan dan intervensi kesehatan di tingkat nagari.
Tahapan penilaian tingkat nasional tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja nagari dalam menjalankan program konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Proses verifikasi dan wawancara virtual ini merujuk pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT Nomor 468/PDP.02.01/IX/2026 serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 410-522-2026 tentang Penetapan Pemenang Nagari Berkinerja Baik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, yang menjadi salah satu dasar bagi pelaksanaan tahapan penilaian menuju tingkat nasional.
Dalam proses penilaian tersebut, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan juga mendapat pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pendampingan dilakukan secara intensif dengan melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nurhayati, S.SiT., MARS., Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Zuinna Marlius, SKM., M.Kes., Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Fajri Azman, S.STP., serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait yang turut memberikan dukungan dalam proses persiapan dokumen, penyampaian materi, hingga pelaksanaan verifikasi dan wawancara secara daring bersama tim penilai tingkat nasional.
Salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam proses penilaian adalah penyampaian paparan berbasis artificial intelligence (AI) yang dipersiapkan oleh pemerintah nagari. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari inovasi dalam menyampaikan berbagai program, capaian dan strategi konvergensi yang telah dilaksanakan di tengah masyarakat. Tim Penilai Tingkat Nasional Samsul Arifin, Sekretaris Wakil Kepresidenan, memberikan apresiasi terhadap terobosan yang ditampilkan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, terutama karena pemanfaatan teknologi tersebut mampu dikombinasikan dengan program yang dikembangkan secara mandiri dan tidak membebani pemerintah daerah.
“Luar biasa inovasi yang telah dilakukan oleh Nagari III Koto Aur Malintang Selatan. Sekelas nagari bisa membuat paparan berbasis AI, apalagi program yang dibuat tanpa membebani pemerintah daerah. Sampai ketemu di Jakarta,” ujar Samsul Arifin memberikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan pemerintah nagari dalam tahapan penilaian tersebut.
Di sisi capaian program, kinerja Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting juga terlihat dari tren prevalensi stunting yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan data konvergensi yang disampaikan dalam proses penilaian, prevalensi stunting di nagari tersebut tercatat sebesar 4,7 persen pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,7 persen pada tahun 2025 dan kembali menurun menjadi 3,3 persen pada Triwulan II tahun 2026. Dengan demikian, dalam rentang waktu tersebut tercatat penurunan sebesar 1,4 persen, yang menjadi salah satu indikator capaian pemerintah nagari dalam menjalankan berbagai strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.
Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi konvergensi yang memadukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam penanganan stunting. Strategi tersebut dirumuskan melalui Rembug Stunting nagari yang melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nagari, unsur perantau, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan serta lintas sektor, sehingga penanganan stunting tidak hanya ditempatkan sebagai tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada sisi intervensi spesifik, pemerintah nagari bersama pihak terkait menjalankan berbagai kegiatan yang secara langsung menyasar kelompok sasaran, mulai dari pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb), pemantauan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), pelaksanaan surveilans gizi, pemberian makanan tambahan hingga pendampingan secara intensif oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Berbagai bentuk intervensi tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan sejak masa remaja, kehamilan hingga masa pertumbuhan anak, sehingga faktor risiko yang berkaitan dengan stunting dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan melalui sejumlah program yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat, di antaranya peningkatan sanitasi, penyediaan jamban sehat, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penguatan ketahanan pangan, bantuan sosial hingga perluasan akses jaminan kesehatan melalui BPJS. Pendekatan tersebut dilakukan karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, akses terhadap layanan kesehatan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaan surveilans gizi di tingkat nagari, Kader Pembangunan Manusia (KPM) bersama kader Posyandu memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi balita dan kelompok sasaran lainnya. Kegiatan tersebut mencakup penimbangan balita, konseling, pencatatan kondisi gizi serta tindak lanjut terhadap hasil pemantauan yang membutuhkan perhatian. Untuk mendukung akurasi sekaligus transparansi dokumentasi, KPM secara rutin memanfaatkan aplikasi e-HDW (electronic Human Development Worker), sehingga berbagai aktivitas pendampingan dan pemantauan dapat terdokumentasi secara lebih cepat dan terukur.
Komitmen dalam pencegahan stunting juga diperkuat melalui kolaborasi pendanaan antara pemerintah nagari dengan masyarakat perantauan melalui semangat “Basamo Ranah dan Rantau Cegah Stunting”. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kampung halaman, dengan dukungan anggaran yang diarahkan kepada sejumlah kebutuhan prioritas. Alokasi tersebut meliputi ketahanan pangan sebesar Rp288 juta, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nagari senilai Rp500 juta, serta alokasi untuk program RTLH, jamban sehat dan BPJS Kesehatan sebesar Rp500 juta.
Dukungan pembiayaan tersebut kemudian diwujudkan dalam sejumlah program yang manfaatnya dirasakan masyarakat, antara lain melalui perbaikan 12 unit Rumah Tidak Layak Huni, pemberian akses BPJS Kesehatan kepada 100 peserta, penyaluran bantuan sembako bagi 500 Kepala Keluarga serta pembangunan 20 jamban sehat. Berbagai intervensi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah nagari dalam memperkuat kondisi sosial, kesehatan dan lingkungan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting melalui pendekatan yang lebih luas dan tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah gizi secara langsung.
Selain program intervensi spesifik dan sensitif, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan juga menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui layanan ambulans gratis bagi masyarakat. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelayanan yang diarahkan untuk memberikan akses transportasi kesehatan kepada warga, khususnya ketika membutuhkan penanganan atau akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi tertentu. Kehadiran layanan tersebut sekaligus menunjukkan upaya pemerintah nagari dalam menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.
Dukungan terhadap sektor kesehatan juga tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2025, di mana disiapkan anggaran sebesar Rp250,88 juta untuk memperkuat sejumlah kegiatan bidang kesehatan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung perlengkapan kesehatan, penyelenggaraan Posyandu serta kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Pengalokasian anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan berbagai program yang telah dijalankan di tingkat nagari.
Dengan berbagai strategi, inovasi dan kolaborasi yang telah dijalankan, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan kini bersiap melanjutkan tahapan penilaian di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam nominasi Nagari Berkinerja Baik Tingkat Nasional Tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah nagari untuk memperlihatkan berbagai praktik baik dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, termasuk inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi, penguatan peran kader, dukungan lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dan perantau.
Capaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari perjalanan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Dengan terus mengoptimalkan program kesehatan, memperkuat partisipasi masyarakat serta mempertahankan komitmen dalam pencegahan stunting, nagari tersebut diharapkan dapat melanjutkan kiprahnya pada tahapan penilaian nasional sekaligus memperkuat upaya mewujudkan generasi nagari yang sehat, cerdas dan berkualitas.
