PADANG PARIAMAN|KLIKGENZ.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendorong agar perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran di setiap perangkat daerah.
Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar program yang ditujukan bagi perempuan. Lebih dari itu, PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara adil dan setara.
Menurutnya, pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Karena itu, perspektif gender perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
“Pengarusutamaan Gender tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam penyusunan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas John Kenedy Azis.
Bupati Dorong PUG Terintegrasi dalam Perencanaan Pembangunan
Bupati menjelaskan, penerapan pengarusutamaan gender perlu dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang beragam.
Ia menilai, pembangunan yang responsif gender tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat dari setiap kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh perempuan maupun laki-laki.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman didorong untuk menjadikan perspektif gender sebagai bagian penting dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pembangunan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan.
PPRG Jadi Instrumen Mewujudkan Anggaran yang Tepat Sasaran
Selain memperkuat pemahaman mengenai PUG, Bupati John Kenedy Azis juga menekankan pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Menurutnya, PPRG merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah dapat menjawab persoalan serta kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Melalui penerapan PPRG, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan gender yang masih terjadi di tengah masyarakat. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran atau terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan, sehingga setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Butuh Sinergi Seluruh Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan penerapan PUG dan PPRG membutuhkan komitmen serta sinergi dari berbagai pihak. Upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama.
Sejumlah unsur yang diharapkan terlibat aktif di antaranya perangkat daerah, Kelompok Kerja PUG, Tim Penggerak PKK, organisasi perempuan, dunia pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat secara luas.
Ia juga mengajak seluruh peserta mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, serta berbagi pengalaman mengenai penerapan pembangunan yang responsif gender.
Bupati berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing instansi, terutama ketika menyusun program, menentukan prioritas kegiatan, dan mengalokasikan anggaran daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli bupati, inspektur, Sekretaris DPRD, kepala perangkat daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), camat se-Kabupaten Padang Pariaman, serta tamu undangan lainnya.
Padang Pariaman Targetkan Pembangunan Lebih Inklusif
Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap penerapan PUG dan PPRG semakin terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Penguatan pemahaman aparatur pemerintah mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender diharapkan dapat mendorong lahirnya program yang lebih adil, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan komitmen bersama, perempuan dan laki-laki diharapkan memiliki ruang yang setara untuk berperan, berkontribusi, mengembangkan potensi, serta terlibat dalam proses pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun terus mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.[*]
