JAKARTA | KLIKGENZ.COM — Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjajaki peluang penerapan model pengembangan kawasan transmigrasi yang dilakukan Kota Chongqing, China. Pemerintah Indonesia ingin mempelajari strategi daerah tersebut dalam mengubah kawasan relokasi penduduk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi, investasi, dan hilirisasi.
Keinginan tersebut disampaikan Iftitah setelah bertemu dengan Wakil Wali Kota Chongqing, Jiang Guojie, di Wudu Hotel, Chongqing, China, Kamis (15/10/2026).
Menurut Iftitah, Chongqing menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dipelajari karena mampu mengembangkan kawasan yang pernah menjadi lokasi relokasi penduduk menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang kuat.
“Kami hari ini berkunjung ke pemerintah Kota Chongqing. Ini adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok dan merupakan tempat transmigrasi yang paling sukses,” kata Iftitah seusai pertemuan.
Ia menjelaskan, pengalaman Chongqing dalam menangani relokasi penduduk memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama mengenai perlunya pembangunan ekonomi setelah proses pemindahan masyarakat.
Relokasi Penduduk Diikuti Pengembangan Ekonomi
Iftitah menyampaikan bahwa sekitar 1,3 juta penduduk direlokasi dalam kaitannya dengan pembangunan proyek Bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Dam, yang berdampak pada wilayah Chongqing dan Hubei.
Relokasi dalam skala besar tersebut memunculkan berbagai tantangan bagi masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mata pencaharian baru.
Menurut Iftitah, pemerintah setempat kemudian melakukan intervensi ekonomi dengan memetakan potensi wilayah, menjalankan riset, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak.
“Maka sekitar 10 tahun kemudian mereka melakukan intervensi ekonomi. Jadi langsung fokusnya kepada pemetaan potensi ekonomi, riset, kemudian diberikan lapangan-lapangan kerja untuk menghasilkan produk-produk,” ujarnya.
Pengalaman tersebut dinilai relevan bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia. Menurut pendekatan ini, keberhasilan transmigrasi tidak cukup diukur dari pemindahan penduduk atau pembangunan permukiman, tetapi juga dari kemampuan kawasan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hilirisasi Jadi Kunci Pengembangan Kawasan
Salah satu hal yang menarik perhatian Iftitah adalah penerapan hilirisasi dalam pengembangan produk lokal. Ia mencontohkan pengolahan jeruk menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk jus jeruk dalam kemasan.
Iftitah mengaku sempat mengunjungi perkebunan jeruk di kawasan tersebut dan kemudian berkesempatan mencicipi produk olahannya.
“Tadi yang saya paling sangat terkesan produknya itu adalah tahun lalu saya pernah ke perkebunan jeruknya, tapi tadi saya merasakan sendiri ada jus jeruk begitu kemasan, itu betul-betul tanpa gula. Jadi betul-betul hanya perasan saja, lebih sehat, lebih baik begitu,” katanya.
Menurutnya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk siap jual merupakan salah satu contoh bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Pendekatan tersebut juga dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pasar produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kegiatan industri di sekitar kawasan transmigrasi.
Iftitah menegaskan bahwa pengembangan kawasan melalui industrialisasi, investasi, dan hilirisasi sejalan dengan arah pembangunan nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto.
“Fokusnya lebih kepada industrialisasi, investasi, hilirisasi, semangatnya sama seperti yang digagaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.
Pemerintah Ingin Terapkan Pelajaran dari Chongqing
Kementerian Transmigrasi berharap pembelajaran dari Chongqing dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan transmigrasi di Indonesia.
Iftitah menilai pengalaman China tersebut penting untuk dipelajari secara lebih mendalam, khususnya mengenai tahapan implementasi kebijakan, pemetaan potensi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.
Ia juga mengaitkan pembelajaran tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketransmigrasian serta arahan Presiden mengenai pengembangan kawasan transmigrasi.
“Jadi sekali lagi, sebetulnya apa-apa yang ada di dalam Undang-Undang tentang Ketransmigrasian dan apa-apa yang menjadi arahan penekanan dari Bapak Presiden, itu di Tiongkok ini sudah diwujudkan sekitar 10–20 tahun yang lalu. Nah ini kita ingin belajar implementasinya seperti apa,” pungkasnya.
Melalui pembelajaran tersebut, Kementerian Transmigrasi berharap kawasan transmigrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru, dengan dukungan investasi, pengolahan produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan potensi unggulan masing-masing daerah.
Keberhasilan penerapan model tersebut nantinya akan bergantung pada penyesuaian kebijakan dengan karakteristik wilayah, kesiapan infrastruktur, dukungan dunia usaha, serta keterlibatan masyarakat setempat.[*]
